Kemhub Terapkan "ERP" di 5 Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Freddy Numberi, di Jakarta, Jumat (24/6/2011), mengatakan, Kementerian Perhubungan berencana menerapkan electronic road pricing (ERP) di lima kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Denpasar.

Pelaksanaan ERP direncanakan berlaku pada tahun 2010. Di Jakarta, ERP menggantikan kebijakan three in one. Pada kebijakan ini, setiap pengendara yang hendak melintas di kawasan berpenumpang tiga orang atau lebih, akan dikenakan retribusi yang besarannya masih digodok.

ERP diharapkan dapat diimplementasikan pada tahun ini. Tujuan pemberlakuan ERP adalah  setiap pengendara kendaraan pribadi dapat beralih menggunakan kendaraan umum, agar kepadatan lalu lintas di Jakarta bisa berkurang secara signifikan. Kebijakan ERP ini akan tertuang dalam peraturan pemerintah.

Freddy mengatakan, kelima kota tersebut dipilih karena tingkat kemacetan lalu lintas yang parah. "Diperlukan manajemen lalu lintas yang lebih baik," ujarnya kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat.

Saat ini, sambungnya, kebijakan mengenai ERP sedang dikaji oleh pejabat perhubungan di Kementerian Perhubungan. Pengamat transportasi Universitas Trisakti, Fransiscus Trisbiantoro, mengatakan, pemerintah harus memperbaiki sistem layanan transportasi massal terlebih dahulu sebelum memberlakukan strategi pengendalian lalu lintas ERP.

Trisbiantoro mengatakan, pemberlakuan kawasan berbayar memang tak terhindarkan dan cara efektif untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi. "Pemerintah harus memenuhi sistem angkutan massal yang memadai. Bukan hanya sekadar kualitas kenyamanannya, tetapi juga hal yang paling mendasar, yaitu kapasitasnya," ujar Trisbiantoro beberapa waktu lalu.

Trisbiantoro mengatakan, layanan bus transjakarta saat ini masih jauh dari harapan publik. Saat ini, jumlah armada transjakarta masih belum cukup menampung calon penumpang yang ada. Antrean memanjang pun masih menjadi pemandangan umum di halte-halte transit.

"Jika hal ini belum diperbaiki, tetapi pemerintah memaksa menerapkan electronic road pricing (ERP), ini sama saja dengan memeras rakyat. Strategi pengendalian lalu lintas ini juga akhirnya akan menghambat kegiatan perekonomian," tambahnya.

Trisbiantoro menambahkan, penerapan ERP di sejumlah negara terbukti efektif jika didukung sistem transportasi massal yang bagus.