ERP untuk Orang Kaya, Tarif Harus Mahal

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) perlu didukung dengan penarikan tarif yang tinggi bagi kendaraan yang melintas. Selain itu, jalan berbayar juga perlu disertai dengan penetapan zona tarif parkir.

Hal ini disampaikan Direktur Lalu-lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Royke Lumowa, Senin (4/6/2011). "ERP masih dikaji tarifnya, tapi harusnya biar enggak lucu, tarifnya harus yang sangat mahal. Jangan sampai lebih murah dari parkir," ucap Royke.

Ia mengusulkan tarif jalan berbayar yang paling sesuai antara Rp 50.000-Rp 100.000 tiap kali melintas. Mahalnya tarif jalan berbayar ini bisa dimanfaatkan untuk subsidi perbaikan transportasi massal.

"Jadi hanya orang-orang the have yang benar melintas di jalan-jalan itu. Retribusi nantinya digunakan untuk perbaikan transportasi umum," kata Royke.

Selain itu, menurut Royke, pelaksanaan jalan berbayar juga perlu disertai dengan penetapan tarif zona parkir. Semakin dekat dengan pusat bisnis dan kepadatan lalu-lintas, tarif yang dikenakan akan semakin tinggi. "Ini harus saling terkoneksi. Nanti Jakarta akan terbagi dalam beberapa zona (parkir), sekarang masih disusun," ujar Royke.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa Lalu-lintas. Aturan itu akan menjadi dasar hukum diterapkannya jalan kebijakan jalan berbayar atau ERP. Kebijakan ini diyakini dapat menekan jumlah kendaraan pribadi di jalan-jalan protokol Jakarta.