Tarif ERP Murah, Balik ke Mobil Pribadi

Kompas.com - 08/07/2011, 11:03 WIB
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com — Tarif murah electronic road pricing (ERP) justru membuat sistem tersebut tidak akan efektif jika kelak diberlakukan pada tahun 2012.

"Masyarakat tidak akan berpikir dua kali untuk menggunakan kendaraan pribadinya karena tarifnya murah dan hampir sama dengan tarif tol, bahkan lebih mahal tarif joki 3 in 1," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Royke Lumowa kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (8/7/2011).

Royke menjelaskan, usulan Dinas Perhubungan untuk menentukan tarif ERP atau jalan berbayar sebesar Rp 6.000-Rp 21.000 dinilai terlalu kecil.

"Ya kalau segitu tarifnya, tentunya jalan berbayar tidak akan efektif untuk mengurangi kemacetan," ungkapnya.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih mempertimbangkan besarnya tarif ERP di jalan-jalan protokol Jakarta. Dalam kajian sementara, Dishub DKI Jakarta mengusulkan tarif maksimal Rp 21.000 sekali lewat. Kajian tarif ERP ini didasarkan pada tiga hal. Berdasarkan kajian sementara dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kisaran tarif ERP adalah Rp 6.500 hingga Rp 21.000.

Penentuan tarif ERP ini masih menunggu Peraturan Pemerintah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sedang dibahas di Kementerian Keuangan. Langkah selanjutnya akan diambil oleh pihak yang terkait setelah peraturan daerah disahkan. Keputusan soal besar tarif ini sepenuhnya berada di tangan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Pemberlakuan ERP pada tahap awal akan dilaksanakan di area Blok M-Stasiun Kota, Gatot Subroto (Kuningan-Senayan), Rasuna Said-Tendean, Tendean-Blok M, dan Asia Afrika-Pejompongan. Penerapan selanjutnya di area tahap II dan tahap III.

Area tahap II meliputi Dukuh Atas-Manggarai-Matraman, Gunung Sahari-Jatinegara, serta Kampung Melayu-Casablanca-Satrio-Tanah Abang.

Area tahap III mencakup Grogol-Roxi-Harmoni, Tomang-Harmoni-Pasar Baru, Cempaka Putih-Senen-Gambir, Cawang-Pluit-Tanjung Priok, Cawang-Tanjung Priok, dan Sunter-Kemayoran.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

    Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

    Megapolitan
    Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

    Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

    Megapolitan
    Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

    Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

    Megapolitan
    Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

    Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

    Megapolitan
    Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

    Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

    Megapolitan
    Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

    Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

    Megapolitan
    Rizieq Shihab dan Menantunya Tak Penuhi Panggilan Polisi, FPI: Karena Kesehatan

    Rizieq Shihab dan Menantunya Tak Penuhi Panggilan Polisi, FPI: Karena Kesehatan

    Megapolitan
    Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

    Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

    Megapolitan
    Pengangguran Melonjak di Jakarta karena Pandemi, PSI Tolak Kenaikan Anggaran untuk DPRD

    Pengangguran Melonjak di Jakarta karena Pandemi, PSI Tolak Kenaikan Anggaran untuk DPRD

    Megapolitan
    SPBU MT Haryono Ditutup Setelah Kebakaran, Ini 2 SPBU Alternatif untuk Isi BBM

    SPBU MT Haryono Ditutup Setelah Kebakaran, Ini 2 SPBU Alternatif untuk Isi BBM

    Megapolitan
    Kronologi Kebakaran di SPBU MT Haryono, Percikan Api Muncul Setelah Listrik Menyala

    Kronologi Kebakaran di SPBU MT Haryono, Percikan Api Muncul Setelah Listrik Menyala

    Megapolitan
    Selama November, Depok Catat 'Kunjungan' Terbanyak Satwa Liar ke Permukiman

    Selama November, Depok Catat "Kunjungan" Terbanyak Satwa Liar ke Permukiman

    Megapolitan
    Imbas Kerumunan Massa Rizieq Shihab, Camat Tanah Abang dan Lurah Petamburan Juga Dicopot

    Imbas Kerumunan Massa Rizieq Shihab, Camat Tanah Abang dan Lurah Petamburan Juga Dicopot

    Megapolitan
    Data Tim Dokter Kota Bekasi: Semakin Lama Penyembuhan Pasien Covid-19 Berpenyakit Bawaan

    Data Tim Dokter Kota Bekasi: Semakin Lama Penyembuhan Pasien Covid-19 Berpenyakit Bawaan

    Megapolitan
    Jelang Masa Tenang Pilkada Tangsel, Benyamin-Pilar Bakal Fokus Kampanye

    Jelang Masa Tenang Pilkada Tangsel, Benyamin-Pilar Bakal Fokus Kampanye

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X