Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi di DPR RI Harus Nyatakan Sikap

Kompas.com - 01/08/2011, 20:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi-fraksi di DPR RI harus menentukan sikap politik terhadap pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Alie mengenai pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sikap politik itu sangat penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa fraksi-fraksi di DPR RI masih memiliki komitmen yang tinggi untuk melindungi institusi KPK dan memberantas korupsi sebagai agenda besar bangsa Indonesia.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute Romo Benny Susetyo sebagai perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Senin (1/8/2011). "Marzuki Alie 'kan Ketua DPR. Kalau Marzuki Alie setuju membubarkan KPK, fraksi-fraksi di DPR perlu menentukan sikap terkait pernyataan itu," kata Benny.

Jika fraksi-fraksi di DPR setuju membubarkan institusi KPK, lanjut Benny, berarti fraksi-fraksi di DPR tidak memiliki komitmen memberantas korupsi sebagai agenda besar bangsa Indonesia. "Saya kira itu masalah yang serius. Kalau fraksi-fraksi tidak mengambil sikap, itu menunjukkan seluruh parpol tidak memiliki komitmen memberantas korupsi," tuturnya.

Selain itu, lanjut Benny, pernyataan Marzuki Alie juga bertentangan atau kontradiksi dengan garis perjuangan Partai Demokrat. Perjuangan Partai Demokrat sebagaimana dalam kampanye sangat jelas, yaitu antikorupsi.

Jika ada kader Partai Demokrat yang ingin membubarkan KPK dan membiarkan koruptor berkembang, hal itu sudah bertentangan dengan garis perjuangan Partai Demokrat. Oleh karena itu, sanksi pencopotan Marzuki Alie perlu dipertimbangkan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

    Nasional
    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

    Nasional
    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

    Nasional
    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Nasional
    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    Nasional
    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com