Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Peringatkan Marzuki

Kompas.com - 02/08/2011, 14:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Gerindra DPR RI menilai pengajuan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPR RI Marzuki Alie terlalu berlebihan menyusul pernyataannya tentang wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemutihan untuk para koruptor, Jumat lalu. Menurut Juru Bicara Fraksi Gerindra Marthin Hutabarat, Marzuki hanya perlu diingatkan.

"Terlalu berlebihan untuk mengajukan mosi tidak percaya pada Ketua DPR Marzuki Alie hanya karena ucapannya yang tidak pas dengan kesadaran politik masyarakat tentang KPK dan koruptor. Fraksi Gerindra cenderung untuk mengingatkan Marzuki Alie agar lebih hati-hati bicara kepada pers menyangkut soal hukum atau soal apapun yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (2/8/2011).

Menurut Marthin, Marzuki perlu diingatkan karena posisinya sebagai ketua lembaga yang mewakili rakyat. Marzuki bukan sekadar pimpinan partai politik atau bahkan perusahaan. Oleh karena itu, Gerindra sedang mempertimbangkan untuk mengirimkan surat peringatan kepada Marzuki dalam waktu dekat.

Selain itu, Gerindra juga memandang pentingnya evaluasi kinerja para staf ahli pimpinan DPR, terutama staf-staf ahli Marzuki Alie. Pasalnya, sudah beberapa kali Marzuki mengeluarkan pernyataan yang kontroversial.

"Kalau perlu staf-staf ahlinya yang tidak becus diganti. Kita perlu menjaga kredibilitas DPR ini ke depan, dan paling penting berperan menjaganya adalah Ketua DPR," tandasnya.

Marzuki Alie dikecam oleh publik pascapernyataannya Jumat lalu tentang wacana pembubaran KPK dan pemutihan bagi para koruptor. Menurut politisi Demokrat tersebut, KPK lebih baik dibubarkan jika Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK tak lagi dapat menemukan calon yang kredibel untuk memimpin KPK ke depannya.

Soal koruptor, ia juga menyampaikan wacana pemaafaan. Idenya, para koruptor yang kini buron di luar negeri di maafkan agar uang mereka yang jumlahnya sangat besar bisa dibawa kembali ke dalam negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Nasional
    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Nasional
    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

    Nasional
    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Nasional
    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

    Nasional
    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    Nasional
    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Nasional
    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Nasional
    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Nasional
    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com