PT KAI Terapkan Sistem "Boarding"

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, PT Kereta Api Indonesia (KAI) senantiasa dihadapkan pada pilihan memenuhi tingginya minat pengguna jasa (kuantitas) dan penyediaan kualitas layanan prima. Salah satu aspek layanan, kuantitas atau kualitas, harus diprioritaskan manakala PT KAI dihadapkan pada kendala berupa sarana dan prasara yang terbatas.

"Sebenarnya kedua-duanya harus diutamakan. Tapi dengan kondisi yang ada, kami pilih dahulukan kualitas layanan," kata Mateta Rizalulhaq, Humas PT KAI Daops 1 kepada Kompas.com di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (26/8/2011).

Menurut Mateta, pilihan pada kualitas tentu membuat mereka harus menyisihkan potensi profit dari membeludaknya jumlah penumpang menjelang dan setelah Lebaran. Namun, dia mengatakan, opsi tersebut harus diambil demi tercapainya sasaran utama PT KAI, yaitu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban.

Atas dasar itu, PT KAI memilih sejumlah kebijakan, di antaranya pembatasan jumlah penumpang, meskipun animo masyarakat untuk memanfaatkan moda transportasi KA sangat tinggi. Dengan jumlah penumpang yang terbatas, keselamatan dan kenyamanan penumpang serta ketertiban layanan lebih terjamin.

Opsi ini pun sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Perhubungan No 8 Tahun 2001 Pasal 10 Ayat (1) poin c, tentang batasan jumlah penumpang. "Kelas Eksekutif maksimal 100 persen dari kapasitas tempat duduk, kelas Bisnis 125 persen, dan kelas ekonomi 150 persen," kata Mateta menjelaskan isi Kepmen.

Sebagai pelaksanaannya, pihak KAI akhirnya menetapkan batas penumpang ekonomi per kereta/gerbong sebanyak 150 orang. "Dengan (jumlah) 150 itu mereka sudah bisa lebih nyaman dibanding tahun-tahun kemarin," kata Mateta.

Dalam tiga hari pertama arus mudik, tidak terlihat lagi situasi berdesak-desakan di kereta kelas ekonomi.

Untuk mendukung pembatasan penumpang, PT KAI telah memberlakukan aturan pendukung, seperti membatasi jumlah tiket untuk pembelian langsung di stasiun, dan menjual tiket jauh lebih awal dari tanggal keberangkatan. Untuk tiket eksekutif dan bisnis, misalnya, telah dijual sejak H-40 (40 hari sebelum tanggal keberangkatan). Sedangkan, tiket ekonomi dijual pada H-7.

"Ini diambil, agar masyarakat yang tidak mendapat tiket bisa punya waktu untuk memilih jenis transportasi mudik lain," kata Mateta.

Dengan adanya batasan penumpang, dia memperkirakan terjadi penurunan kuantitas penumpang angkutan Lebaran sebesar 5 - 13 persen.

Sistem "boarding"

Kebijakan lain yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan adalah sistem boarding. Calon penumpang yang diperkenankan memasuki area peron adalah mereka yang menjadi penumpang KA yang hendak diberangkatkan. Calon penumpang lainnya diwajibkan menunggu di ruang tunggu atau halaman stasiun.

"Ini kebijakan yang penting untuk menghindari kesemrawutan dan mendukung ketertiban saat naik-turun penumpang," kata Djoko Setijowarno, pengamat perkeretaapian dari MTI yang ditemui di Stasiun Pasar Senen.

Sistem ini terlihat mampu menghindarkan terjadinya keributan antarpenumpang maupun terjadinya kecelakaan akibat berdesak-desakan di area peron.

Walaupun sudah terlihat banyak perubahan dalam kualitas layanan, Mateta mengakui masih banyak hal yang perlu dibenahi. "Ini baru tahap awal. Jadi, banyak hal di sana-sini yang masih kurang," tutur Mateta.

Salah satu hal yang diungkapkannya adalah persoalan pemesanan tiket online yang masih dalam tahap perbaikan sistem.

Kendala lain muncul dari budaya masyarakat pengguna jasa KA. Walaupun sudah disosialisasikan sejak awal, masih banyak calon penumpang yang mencari tiket pada tanggal keberangkatan. Terkait sistem boarding, sejumlah penumpang tetap berusaha mencari cara untuk lolos ke area peron, walaupun pintu-pintu masuk telah diawasi ketat oleh aparat keamanan.

Dia mengisyaratkan, pihaknya akan terus mengevaluasi kinerja layanan dan menerima masukan masyarakat untuk mencapai kualitas yang lebih baik. "Tujuan saat ini, misalnya, agar kenyamanan penumpang kelas ekonomi bisa mendekati kelas bisnis dan eksekutif," kata Mateta.