Akar Sosiologis Mudik Lebaran

MAMAN S MAHAYANA

Mengapa mudik menjelang Idul Fitri (Lebaran) selalu memunculkan masalah? Sakralitas Ramadhan dan kemeriahan Lebaran kerap tenggelam oleh kehebohan problem mudik. Lebaran sebagai simbol capaian kemenangan spiritual berubah menjadi kelelahan fisik karena mudik dilakukan dengan ketidaknyamanan sempurna. Begitu pentingkah mudik menjelang Lebaran, padahal pulang kampung dapat dilakukan kapan saja? Jangan-jangan, mudik sekadar kamuflase dengan Lebaran sebagai momentum apologianya. Betulkah mudik berakar pada tradisi budaya masyarakat kita?

Mudik secara etimologis bermakna: berlayar ke udik atau pergi ke hulu sungai. Kini, mengapa mudik dimaknai pulang kampung; pergi ke kampung halaman? Dalam beberapa kamus, seperti Kamus Indonesia Ketjil, E St Harahap (1943), Malei sWoordenboek, Van Ronkel (1946), Logat Ketjil Bahasa Indonesia, Poerwadarminta (1948) yang dikembangkan menjadi Kamus Umum Bahasa Indonesia (I: 1953, IV: 1966), mudik dimaknai: berlayar atau pergi ke udik (ke hulu sungai). Dalam Ensiklopedi Indonesia (Mulia dan Hidding, 1957), entri mudik tak terdapat di sana. Artinya, kata itu dianggap tak penting. Artinya lagi, mudik belum menjadi fenomena sosial.

Pada tahun 1976 (Cet. V), Poerwadarminta menambahkan makna mudik (dari bahasa Betawi) sebagai pulang ke desa (ke dusun) dengan contoh kalimat: ”Tiga hari sebelum Lebaran, sudah banyak orang yang mudik.” Jadi, baru tahun 1976 mudik dikaitkan dengan pulang kampung dan Lebaran. Kamus-kamus lain yang terbit sesudah tahun 1976 memuat entri mudik dalam dua makna, yaitu (berlayar pergi, pergi) ke udik (hulu sungai, pedalaman) dan pulang ke kampung halaman, lantaran merujuk pada kamus Poerwadarminta itu.

Sebelum tahun 1970-an, kata mudik belum dimaknai sebagai pulang ke kampung halaman. Bahkan, mudik tidak ada kaitannya dengan Lebaran. Ketika itu, mudik dan Lebaran adalah dua peristiwa yang tidak ada hubungannya. Pertanyaannya: kapan mulanya mudik mengalami penyempitan makna menjadi pulang ke kampung halaman yang lalu berkaitan dengan Lebaran?

Metropolitan Jakarta

Fenomena mudik yang lalu dikaitkan dengan Lebaran terjadi awal pertengahan dasawarsa 1970-an ketika Jakarta tampil sebagai kota besar satu-satunya di Indonesia yang mengalami kemajuan luar biasa. Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin (1966-1977) berhasil disulap menjadi kota metropolitan. Sistem pemerintahan sentralistik yang diterapkan penguasa Orde Baru memperoleh legitimasi sosiologis ketika Jakarta kemajuannya melesat dibandingkan dengan kota lain di Tanah Air.

Seketika itu juga Jakarta menjelma menjadi kota impian. Di sana, dalam pandangan orang desa (udik), uang mudah didapat. Bekerja sebagai apa pun tidak menjadi soal. Maka, Jakarta menjadi tempat penampungan orang-orang udik yang di kampung tak beruntung.

Boleh jadi, lebih dari 80 persen para urbanis datang ke Jakarta hanya untuk mencari pekerjaan. Dari jumlah itu, setengahnya masyarakat setengah terdidik. Jadi, secara sosiologis, mereka adalah kelompok masyarakat menengah ke bawah yang secara kultural, satu kakinya masih berada di kampung, satu kakinya lagi enggan berada di Jakarta.

Secara psikologis, mereka yang belum bisa hidup mapan di Jakarta perlu mendapat legitimasi sosial atas keberadaannya di Jakarta. Padahal di Jakarta mereka belum menjadi apa-apa. Eksistensinya tenggelam, sementara legitimasi sosial tidak juga kunjung datang.

Itulah sebabnya, kehadiran mereka di kampung dibayangkan akan dapat memenuhi harapan itu. Lebaran adalah momentum untuk pamer. Dalam hal ini, problem psikologis diselimuti dimensi keagamaan yang lalu memperoleh legitimasi sosiologis. Maka, Lebaran pun dianggap sebagai waktu yang tepat untuk pamer sekalian berziarah dan berkumpul dengan keluarga.

Pulang kampung sebenarnya kamuflase dari semangat memperoleh legitimasi sosial dan menunjukkan eksistensinya. Itulah awal mula mudik menjadi tradisi yang seolah-olah mempunyai akar budaya. Jadi, sesungguhnya tradisi mudik (dari Jakarta ke udik) lebih disebabkan oleh problem sosial akibat perbedaan mencolok kemajuan Jakarta dan kota-kota lain. Tengok saja, sebagian besar pemudik adalah kelompok masyarakat menengah ke bawah yang ingin pamer kepada masyarakat udiknya, seolah-olah mereka telah mencapai sukses.

Begitulah, mudik Lebaran sesungguhnya tidak punya akar budaya, tetapi lebih disebabkan oleh problem sosial akibat sistem pemerintahan yang sentralistik dengan Jakarta sebagai pusat segalanya.

Terlepas dari latar belakang munculnya fenomena mudik itu, masalah yang ditimbulkannya dari tahun ke tahun selalu sama: antrean panjang karcis kereta api, lonjakan ongkos transportasi, kemacetan lalu lintas, dan korban kecelakaan. Lalu, selepas libur panjang Lebaran, orang dari daerah membawa kerabatnya ke Jakarta. Jadi, Jakarta melalui para pemudik, tetap dipelihara citranya sebagai kota impian. Mudik Lebaran pada akhirnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Mengingat mudik Lebaran lebih banyak mendatangkan berbagai masalah, perlu kiranya perubahan orientasi tentang konsep mudik dan Lebaran. Mudik untuk bersilaturahim, bisa dilakukan kapan saja.

Sejalan dengan kemajuan kota-kota lain sebagai dampak otonomi daerah, penyediaan lapangan kerja di daerah akan mengurangi para pekerja migran datang ke Jakarta.

Selain itu, untuk mengurai arus mudik menjelang Lebaran, saat berkumpul dengan keluarga dan handai tolan, dapat dilakukan pada hari libur lain, termasuk libur sekolah.

Jika langkah itu coba dijalankan, sangat mungkin mudik dapat dilakukan dengan lebih nyaman dan bahagia.

MAMAN S MAHAYANA Pengajar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia Depok; Kini Dosen Tamu di Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea