Transportasi Jakarta-Bodetabek Perlu Integrasi

Jakarta, Kompas - DKI Jakarta berencana memiliki sejumlah transportasi umum massal pada tahun 2030, seperti tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2011-2030 yang disahkan Agustus lalu.

Rencananya, sejumlah moda transportasi akan dibangun, antara lain jaringan mass rapid transit (MRT) di perlintasan Lebak Bulus-Kota/Kampung Bandan, jaringan light rail transit, kereta lingkar dalam kota, kereta komuter Jabodetabek, dan kereta perlintasan Manggarai-Bandara Soekarno-Hatta.

Jakarta juga merencanakan angkutan massal berbasis jalan, yakni jaringan utama bus berjalur khusus, jaringan angkutan bus besar, dan jaringan angkutan pengumpan. Sembilan jalur busway bakal menghubungkan wilayah lintas Bodetabek.

Ada pula lima terminal angkutan multimoda dalam kota yang direncanakan, yakni Terminal Pulo Gebang, Kampung Melayu, Grogol, Manggarai, dan Senen. Terminal Pulo Gadung difungsikan sebagai terminal antarkota antarprovinsi.

Tidak hanya itu, Jakarta pada tahun 2030 bakal memiliki 16 lokasi parkir perpindahan moda (park and ride).

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia Ellen Tangkudung, Selasa (6/9), menilai, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas angkutan umum di Jakarta. Apa lagi, Jakarta pada tahun 2030 diprediksi berpenduduk 12 juta jiwa, belum termasuk warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta.

”Pertambahan penduduk tidak hanya menambah jumlah orang yang tinggal di suatu daerah. Ada pertambahan lain, termasuk juga pertumbuhan kendaraan pribadi. Pada sistem transportasi yang lalu, kita tidak memikirkan ledakan sepeda motor untuk mengakomodasi perjalanan orang,” tutur Ellen.

Dia menilai, manajemen transportasi harus diubah bila tidak ingin kemacetan kian parah. Pengelolaan transportasi di Jakarta tidak bisa dilepaskan dari wilayah sekitar, yakni Bodetabek. ”Perjalanan komuter juga akan semakin besar. Kalau tidak segera diperbaiki, orang akan tetap membawa kendaraan pribadi ke Jakarta,” ujar Ellen.

Ellen mencontohkan jalur MRT yang masih menghubungkan titik-titik di dalam Jakarta. Idealnya, transportasi massal ditarik sampai ke luar Jakarta sehingga bisa digunakan komuter.

Perbaikan manajemen transportasi publik bisa terlihat bila seluruh pemangku kebijakan ini bersedia membenahi kereta rel listrik (KRL) sebagai moda transportasi massal yang sudah ada saat ini. Perlintasan sebidang, misalnya, seharusnya bisa diatasi dengan membuat rel layang dan diterapkan di seluruh perlintasan KRL. Dengan begitu, perjalanan kereta tidak terganggu dan kemacetan di pintu perlintasan juga bisa dihilangkan.

Pengamat tata kota, Nirwono Joga, melihat perencanaan yang tertuang dalam RTRW sebagai sebuah kebijakan makro Pemprov DKI Jakarta. Namun, masih ada ego sektoral yang membuat keterpaduan Jakarta dan wilayah sekitar masih minim.

”Sejumlah proyek besar masih dibangun hanya di Jakarta, seperti jalur MRT. Padahal, kalau jalur ini ditarik sampai ke Tangerang Selatan, maka efek transportasi massal ini akan lebih besar,” kata Nirwono.

Keterpaduan penataan Kota Jakarta dan Bodetabek bisa terlihat dalam rencana detail tata ruang yang dibuat berikutnya.(ART)