Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres-PBNU Bahas Radikalisme

Kompas.com - 26/09/2011, 17:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan silaturahim antara Wakil Presiden Boediono dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj di gedung PBNU salah satunya membahas upaya bersama yang bisa dilakukan pemerintah bersama PBNU untuk menanggulangi kemiskinan dan radikalisme.

”Kami tadi berbincang-bincang ke sana kemari, menganalisis, memahami, memetakan, dan bersama-sama mencari jalan keluar apa yang bisa kita lakukan menghadapi segala  persoalan bangsa ini, terutama apa yang kita lihat barusan, peledakan bom masih ada, terorisme masih ada, radikalisme masih ada, dan sangat serius,” kata Said.

Menurut Said, jika persoalan radikalisme dan terorisme ini tidak diantisipasi, dikhawatirkan akan mengancam integritas atau persatuan bangsa. ”Terorisme, kemiskinan, itu bukan tugas satu kelompok, satu departemen kementerian. Tapi semua yang ada ini harus peduli dengan hal itu,” kata Said.

Wapres menyatakan, pemerintah bersama PBNU berupaya mengurangi risiko terjadinya musibah-musibah, seperti bom di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Solo, terjadi lagi. ”NU bersama pemerintah tentu akan bersama-sama mencari upaya yang lebih baik lagi untuk bersama-sama menguurangi risiko-risiko semacam ini. Dan di situ tentunya ada hal-hal yang bisa dilakukan nanti bersama,” katanya. 

Wapres bersama PBNU juga membahas program-program sosial yang menyangkut kesejahteraan rakyat. ”Apa yang bisa kita sama-sama lakukan ke depan ini. Ini tentu masih dalam pembahasan, tapi  niatnya untuk memecahkan masalah kemiskinan, masalah kurang gizi, dan pendidikan yang belum merata. Ini tidak bisa hanya oleh pemerintah, harus merangkul, harus bekerja sama dengan ormas-ormas, jaringan yang sangat luas,” katanya.

”Program sosial ini kami bahas, apa yang ke depan bisa kami lakukan bersama. Ini kaitannya juga untuk mengurangi risiko-risiko radikalisme tadi,” lanjut Wapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com