Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akhirnya... ASIRI Dukung "Unreg"!

Kompas.com - 17/10/2011, 23:43 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) akhirnya mendukung langkah pemerintah yang diambil Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), yakni dengan melakukan unregistration semua layanan pesan premiun pelanggan. Dukungan ini diberikan setelah ASIRI menerima penjelasan langsung dari BRTI mengenai langkah-langkah unregistrasi oleh seluruh operator hingga Selasa (18/10/2011) dini hari.

BRTI memberi penjelasan secara tertutup kepada ASIRI di sela rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di komplek DPR, Senin (17/10/2011). Pimpinan BRTI yang hadir yakni Syukri Batubara selaku ketua, sementara pimpinan ASIRI diwakili Gumilang Ramadhan selaku wakil ketua.

Komisi I DPR mengundang BRTI untuk mendengarkan penjelasan langkah-langkah yang telah diambil BRTI terkait kasus penyedotan pulsa pelanggan melalui content provider. Salah satu langkah yang diambil adalah penghentian semua layanan pesan premium.

Pada awal rapat, ASIRI menolak langkah pemerintah itu. Rupanya, penolakan itu dilakukan lantaran salah penafsiran operator terhadap keputusan BRTI.

Gumilang mengatakan, semua operator menyebut kepada pihaknya akan menghentikan semua nada dering pelanggan. Setelah itu, lanjut Gumilang, operator mempersilakan ASIRI mencari kembali pelanggan. ASIRI lalu menolak lantaran tidak mudah mencari pelanggan baru. Saat ini, setidaknya ada 27 juta pelanggan nada dering.

"Kami keberatan karena industri kita akan mati," kata Gumilang.

Pihak BRTI kemudian meluruskan bahwa setelah operator melakukan penghentian registrasi, operator wajib mengirimkan pesan singkat kepada pelanggan yang berisi pemberitahuan layanan pesan premium telah dihentikan. Dalam pesan yang sama, pelanggan juga ditanyakan apakah ingin melanjutkan layanan. Jika pelanggan bersedia melanjutkan, maka pelanggan tidak dikenakan biaya sama sekali selama registrasi.

Menurut Gumilang, jika itu benar dilakukan, maka penurunan jumlah pelanggan nada dering akan terjadi, tetapi tidak signifikan.

"Prinsipnya kita bukan mau mencuri pulsa orang," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com