Sistem Transportasi DKI Bisa Tiru Roma

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah semestinya belajar dari kota-kota besar di dunia yang sukses dalam menata dan membangun sistem transportasi publik yang aman, murah, nyaman. Salah satu kota yang sukses dan patut dijadikan contoh yaitu kota Roma, Italia.

Ya, kota Roma memang terbilang sukses dalam mengelola lalu lintas dan angkutan publik. Di Roma, pembangunan sistem transportasi dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan antara kebutuhan infrastruktur dengan kebutuhan transportasi perhubungannya. Integrasi atau penyatuan ini dilakukan agar terjadi keserasian dan kesinambungan pembangunan sistem manajemen transportasi, angkutan umum, dan infrastrukturnya dalam satu badan otoritas.

Warga Roma memiliki pilihan penggunaan tiket berlangganan yang terintegrasi dengan moda transportasi berbeda sesuai kebutuhan. Seperti bisa membeli tiket sekali jalan seharga 1 Euro yang dapat digunakan selama 75 menit. Atau bisa membeli tiket terusan yang berlaku satu hari seharga 4 Euro, dan ada juga tiket bulanan serta tahunan.

Roma memiliki luas sekitar 1.285 kilometer persegi dengan kepadatan penduduk sekitar 2,9 juta orang. Jaringan jalan di kota Roma terdapat sepanjang 5.000 kilometer dengan jumlah kendaraan bermotor sekitar 2,7 juta unit. Dengan rincian, sebanyak 2,1 juta kendaraan bermotor roda empat dan 600.000 unit roda dua.

Kepadatan kendaraan bermotor itu difasilitasi secara maksimal oleh pemarkir di badan jalan (on street parking) sebanyak 70.000 Satuan Ruas Parkir (SRP) dan 30 fasilitas Park n Ride. Kota Roma memiliki layanan dan jaringan angkutan umum massal seperti Metro, Busway dan Tram yang terintegrasi secara baik dengan jaringan jalan Metro sepanjang 36,5 kilometer serta busway yang berupa bus lane sepanjang 39,5 kilometer.

Sementara itu jumlah perjalanan (trip) kota Roma sebanyak 6,1 juta trip per hari atau kurang lebih 2,1 trip per kapita per hari dengan tingkat trip sebesar 650.000 trip pada waktu sibuk.

Kesuksesan Roma dalam mewujudkan transportasi publik yang nyaman dan murah menginspirasi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang berkunjung ke Ibu Kota Italia itu pada 8-12 Oktober lalu untuk menerapkannya di Jakarta yang kini tengah berupaya keras membenahi sistem transportasi publik.

Ketua DTKJ, Azas Tigor Nainggolan mengaku mendapatkan pembelajaran berharga tentang bagaimana pengelolaan atau manajemen lalu lintas dan angkutan umum massal dilakukan di mancanegara. Ada lima langkah pembenahan transportasi publik hasil dari kunjungan ke Roma yang akan disampaikan ke Gubernur DKI untuk diterapkan di Jakarta.

Langkah pertama yaitu segera memberlakukan integrasi tiket busway, kereta api Jabodetabek, dan bus kota untuk mempermudah akses masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

“Integrasi tiket ini bisa membantu masyarakat Jakarta menggunakan moda transportasi yang berbeda tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi yang tinggi. Selain itu juga memudahkan warga untuk mencapai tujuannya dengan cepat,” kata Azas Tigor, Kamis (20/10/2011).

Selama belajar tentang penataan transportasi di Roma, DTKJ melihat pembangunan sistem transportasi dilakukan secara terpadu. Dilakukan dengan mengintegrasikan antara kebutuhan infrastruktur dengan kebutuhan transportasi perhubungannya.

“Jika kita berjalan atau bertransportasi di kota Roma akan menikmati betapa mudah, murah, nyaman dan memiliki akses baik karena memiliki sistem integrasi angkutan umum massal yang baik sekali,” ujarnya.

Azas Tigor mengatakan, sistem integrasi angkutan umum massal itu terlihat dari akses antara angkutan umum Tram, Busway dan Metro (MRT), serta sistem ticketing yang menyatu atau terintegrasi. Penggunaan tiket angkutan umum di Roma berlaku untuk semua angkutan massal seperti untuk Tram, Busway, atau Metro.

“Saya optimis, Jakarta mampu menerapkan sistem tiket terintegrasi ini. Karena selama ini, Pemprov DKI sedang berupaya mengarah ke sistem tersebut. Terlihat dari tiket terusan feeder busway dan bus transjakarta yang sudah terintegrasi. Mudah-mudahan bisa terintegrasi dengan kereta api, angkutan umum hingga MRT jika sudah beroperasi,” tuturnya.

Langkah kedua yang diusulkan untuk diterapkan Pemprov DKI dalam pembenahan transportasi publik Jakarta, kata Azas Tigor, yakni memberlakukan zona parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), fungsi pelayanan dan pembatasan kendaraan pribadi.

Kemudian, langkah ketiga yaitu membenahi sistem kelembagaan di Dinas Perhubungan, dan Bina Marga/Jasa Marga seperti yang dilakukan kota Roma. Langkah keempat, memberi kewenangan kepada suku dinas masing-masing wilayah agar dapat bertanggung jawab terhadap kondisi dan lalu lintas di wilayahnya dengan menerapkan local area traffic management (manajemen lalu lintas di area lokal). Serta langkah kelima, yaitu melakukan penegakan hukum secara tegas dalam aturan lalu lintas di Jakarta guna membangun sistem transportasi yang aman, nyaman, dan murah.

“Jika kelima langkah ini dapat diterapkan Pemprov DKI, maka DKI mampu sejajar dengan Kota Roma. Memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan transportasi publik, sehingga meningkatkan jumlah pengguna kendaraan pribadi yang beralih ke transportasi publik,” ungkapnya.