Pemprov DKI Tidak Serius Benahi Busway

Jakarta, Kompas - Pelayanan bus transjakarta yang belum maksimal ataupun infrastruktur pendukungnya yang sering bermasalah mengindikasikan penurunan perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap angkutan massal berbasis bus tersebut.

Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Senin (24/10), mengatakan, penurunan perhatian tersebut menunjukkan ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola sebuah angkutan massal untuk melayani warga Ibu Kota. ”Mungkin memang kucuran dana dari pemerintah setiap tahunnya cukup besar. Namun, tidak ada evaluasi berkala dan tindak lanjut nyata dari evaluasi tersebut,” kata Tulus.

Hasil analisis YLKI adalah besarnya dukungan finansial tidak dibarengi dengan sistem keuangan yang transparan sehingga pengelolaan bus berjalur khusus ini pun tidak transparan atau tidak terukur secara pasti.

Dalam sebuah survei yang diadakan sekitar tiga bulan lalu, Tulus mengatakan, jumlah penumpang busway mencapai 400.000 orang per hari. Bukan 300.000 orang per hari seperti data resmi Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

”Survei dilakukan satu hari. Dilakukan di beberapa titik/halte. Jam pengamatan juga sudah ditentukan. Ini semacam random sampling kemudian hasilnya dihitung dan dianalisis. Ternyata, penumpang busway dalam satu hari mencapai 400.000 orang,” tuturnya.

Menurut Tulus, kemungkinan kesalahan penghitungan jumlah penumpang berawal dari kebocoran tiket. Bisa jadi kebocoran tersebut disengaja, tetapi bisa juga ketidaksengajaan kebocoran terjadi karena sistem manual. Berbeda ceritanya kalau sudah menggunakan sistem komputerisasi, uang masuk ataupun jumlah penumpang terhitung secara otomatis.

”Padahal, peralatan komputerisasi tiket sekaligus pengadaan ruang kontrol untuk mobilitas busway hanya butuh dana Rp 32 miliar. Itu sudah langsung bisa beroperasi,” kata Tulus lagi.

Mekanisme terukur

Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta M Akbar mengatakan, kecil kemungkinan terjadi kebocoran tiket.

”Kami memiliki mekanisme pengadministrasian terukur sehingga sangat sulit untuk kasir atau petugas kami yang lain memanipulasi penjualan tiket,” kata Akbar.

Ada tiga bagian dalam kertas tiket. Satu bagian disebut bonggol, satu bagian lain disobek petugas saat calon penumpang masuk halte, dan satu bagian lagi dibawa penumpang. ”Bawa saja sobekan tiket Anda ke kantor kami, saya bisa cek tiket itu beli di halte mana dan kapan,” ujarnya.

Jumlah uang hasil penjualan tiket, lanjut Akbar, akan diambil oleh petugas Bank DKI langsung di setiap halte saat jam operasional busway berakhir. Baru esok harinya, setelah menghitung lembar tiket bonggol, pihak BLU Transjakarta akan mengonfirmasi jumlah uang yang masuk ke rekening BLU Transjakarta di Bank DKI.

”Di setiap halte ada 3-4 pengawas, selain kasir. Masih ada juga supervisor, yang mengawasi petugas pengawas. Halte juga dilengkapi dengan kamera CCTV,” lanjut Akbar.

Mengakui lambat

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengakui, pelayanan BRT transjakarta, terutama di Koridor I, II, dan III, agak menurun. Usia bus di Koridor I sudah tujuh tahun, sedangkan Koridor II dan Koridor III sudah enam tahun.

”Saya akui, ada keterlambatan. Seharusnya penggantiannya sudah mulai dilakukan tahun 2009,” kata Pristono, yang mulai menjabat Kepala Dinas Perhubungan DKI tahun 2010.

”Persoalan BRT transjakarta itu ada tiga, yakni jalur yang tidak steril, bus sudah tua, dan pasokan bahan bakar gas. Namun, ketiganya sudah diketahui solusinya. Saya harap masyarakat bersabar karena semuanya butuh proses. Nanti kita lihat bersama tahun 2012 wajah BRT transjakarta akan berubah,” kata Pristono.

Terkait masalah tiket, April 2012, BRT transjakarta akan mulai memakai e-ticket. Dengan demikian, itu akan mengurangi risiko salah hitung, korupsi, dan keamanan. Solusi lain yang sedang disiapkan Pemprov DKI Jakarta adalah peninggian separator hingga 50 sentimeter.

Untuk armada yang sudah tua, Dinas Perhubungan DKI sudah menyiapkan 44 bus gandeng yang akan dioperasikan Desember ini. Selain itu, juga tengah disiapkan sebanyak 126 bus sepanjang 2012.

Adapun untuk pasokan gas, Pertamina berkomitmen membangun beberapa stasiun pengisian bahan bakar gas kecil di beberapa tempat. Dengan demikian, hal tersebut akan mengurangi waktu pengisian bahan bakar. (NEL/ARN)