Komnas HAM Undang Gubernur DKI dan Marinir

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk mencari solusi atas banjir yang terjadi di Kampung Pulo, Pondok Labu, Cilandak, Komnas HAM berencana mengundang Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan pihak korps Marinir. Komas HAM sendiri menilai, kehidupan warga korban banjir dianggap tidak layak dan terlanggar HAM-nya.

"Minggu ini akan kami surati Gubernur DKI dan pihak Marinir untuk mengonfirmasi poin-poin permasalahan yang terjadi di kawasan banjir ini," ujar Syfarudin Ngulma Simelue, Komisioner Komnas HAM saat mengunjungi korban banjir Kampung Pulo, Pondok Labu, Selasa (22/11/2011).

Dikatakan Syafrudin, kehidupan warga korban banjir di lima RT yang berada di RW 03 Pondok Labu saat ini dinilai tidak layak. Sebab, air yang selalu menggenangi wilayah tersebut membuat seluruh aktivitas warga sehari-hari menjadi terganggu.

"Untuk ukuran hidup sudah memprihatinkan karena otomatis kebersihan lingkungan kurang, kesehatan menurun, serta perasaan tidak nyaman, tertekan, dan ketakutan pasti dirasakan warga," katanya.

Untuk itu, dikatakan Syafrudin, yang paling utama harus dilakukan Pemprov DKI yakni, memerhatikan dan memulihkan korban banjir Pondok Labu, baru kemudian mencari solusi pencegahan banjir untuk kedepannya.

"Ayo, Pemprov DKI harus bisa memulihkan warga korban banjir terlebih dulu," ucapnya.

Juru bicara warga korban banjir, yang juga Ketua RT 11 RW 03, Sugiyono berharap, Komnas HAM bisa mencarikan soluasi atas permasalah yang dialami warga.

"Kami bukannya tidak bersedia jika lahan ini dipergunakan untuk kepentingan pemerintah ataupun militer, tapi ya berikanlah kompensasi yang layak dan manusiawi," kata Sugiyono.