Besok, Aksi Jahit Mulut Bertambah 10 Orang

Kompas.com - 19/12/2011, 21:09 WIB
Penulis Imanuel More
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Jumlah warga Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, yang akan melakukan aksi jahit mulut di depan Gedung DPR akan bertambah 10 orang, Selasa (20/12/2011) besok. Mereka akan menambah jumlah delapan pelaku aksi yang telah menjahit mulutnya pagi tadi. "Menurut rencana, jumlah warga yang menjahit mulut akan bertambah 10 orang setiap hari sampai tuntutan dipenuhi," terang Binbin Firman, Koordinator Umum Aksi Tani Duduki DPR untuk Tegakkan Pasal 33 UUD 1945, di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (19/12/2011) malam.

Warga Pulau Padang melakukan aksi ini sebagai bentuk protes atas izin pengolahan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diberikan Kementerian Kehutanan kepada PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP). Izin yang tertuang dalam SK Menhut Nomor 327/MENHUT-II/2009 Tanggal 12 Juni 2009 tersebut mencakup sepertiga wilayah pulau, yakni lahan seluas 41.205 hektar.

Lahan HTI, lanjut Binbin, sebagian besar tumpang tindih dengan tanah-tanah yang telah menjadi hak milik masyarakat lokal, baik berupa perkebunan karet, sagu, maupun areal perladangan dan eks perladangan dan perkebunan masyarakat.

Selain itu, pembabatan hutan gambut yang dilakukan perusahaan pemegang HTI juga membahayakan keberadaan salah satu pulau kecil terluar RI itu. Pasalnya, dengan tingkat abrasi yang terhitung tinggi, lahan gambut yang diolah juga bisa berimbas pada tenggelamnya pulau. "SK Menhut sudah bertentangan dengan Keppres No 32 Tahun 1990," terang Binbin.

Keppres tersebut mengatur kawasan gambut dengan kedalaman di atas 3 meter wajib dijadikan kawasan lindung. Sementara itu, kawasan gambut di Pulau Padang sendiri berkedalaman antara 6-12 meter.

Aksi bermalam di depan DPR dilakukan oleh warga Meranti sejak Jumat (16/12/2011) lalu. "Saat ini jumlahnya 82 orang. Sebenarnya yang mau datang lebih banyak lagi, tapi kami terbentur masalah biaya," ujar Binbin.

Mereka berasal dari 14 desa di Pulau Padang yang terganggu hidupnya sejak PT RAPP beroperasi. Warga sudah melakukan 16 kali aksi unjuk rasa di tingkat kabupaten dan provinsi, tetapi respons positif tak kunjung diperoleh. "Kami bahkan sudah melakukan aksi jahit mulut juga di depan kantor DPRD Riau bulan November lalu," lanjut Binbin.

Ia berharap harapan terakhir masyarakat, yaitu pemerintah pusat, khususnya Menhut dan Presiden, akan memperhatikan kehidupan dan protes mereka. Kondisi kedelapan pelaku aksi jahit mulut saat ini terlihat lemas, meskipun belum ada gangguan kesehatan berarti.

Binbin menjelaskan, mereka sudah menghubungi seorang dokter yang siap mendatangi lokasi jika terjadi kondisi darurat. "Tadi siang sudah dicek kondisi mereka, tidak apa-apa. Yang paling menakutkan karena mereka masing-masing menjahit mulutnya sendiri, tidak dibantu petugas medis," pungkas Binbin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imam Singgung Kartu Depok Sejahtera, Pradi: Itu Program Pemeritah Pusat

Imam Singgung Kartu Depok Sejahtera, Pradi: Itu Program Pemeritah Pusat

Megapolitan
Pemkot Tangerang Usung 4 Program Prioritas dalam RAPBD 2021

Pemkot Tangerang Usung 4 Program Prioritas dalam RAPBD 2021

Megapolitan
Berkas Perkara Kasus Pabrik Narkoba di Cipondoh Sudah Rampung

Berkas Perkara Kasus Pabrik Narkoba di Cipondoh Sudah Rampung

Megapolitan
Soal Gini Ratio, Imam Sebut Kota Depok Lebih Baik dari Jakarta dan Indonesia

Soal Gini Ratio, Imam Sebut Kota Depok Lebih Baik dari Jakarta dan Indonesia

Megapolitan
Viral Video Pengemudi Ojol Dibegal di Klender, Polisi Lakukan Penyelidikan

Viral Video Pengemudi Ojol Dibegal di Klender, Polisi Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
Debat Pilkada Depok: Pradi Janjikan Dana RW, Imam Dana Kelurahan

Debat Pilkada Depok: Pradi Janjikan Dana RW, Imam Dana Kelurahan

Megapolitan
Debat Kandidat Pilkada Depok: Imam Tanya soal Kesehatan, Pradi Malah Bahas UMKM

Debat Kandidat Pilkada Depok: Imam Tanya soal Kesehatan, Pradi Malah Bahas UMKM

Megapolitan
Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Sepeda MTB di Jakarta

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Sepeda MTB di Jakarta

Megapolitan
Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Megapolitan
Imam Sebut 1.000 Kios Sudah Dibangun di Depok, Afifah: Lihat Kenyataan di Lapangan

Imam Sebut 1.000 Kios Sudah Dibangun di Depok, Afifah: Lihat Kenyataan di Lapangan

Megapolitan
Atasi Masalah Generasi Muda, Idris-Imam Janji Bangun Alun-alun hingga Depok Creative Hub

Atasi Masalah Generasi Muda, Idris-Imam Janji Bangun Alun-alun hingga Depok Creative Hub

Megapolitan
Imam Pamer Alpukat dan Belimbing Saat Debat Kandidat Pilkada Depok

Imam Pamer Alpukat dan Belimbing Saat Debat Kandidat Pilkada Depok

Megapolitan
Debat Kandidat Pilkada Depok, Imam Budi Janji Manfaatkan Lahan Tidur untuk Urban Farming

Debat Kandidat Pilkada Depok, Imam Budi Janji Manfaatkan Lahan Tidur untuk Urban Farming

Megapolitan
Pradi-Afifah Janji Batasi Izin Pendirian Pasar Modern jika Menang Pilkada Depok

Pradi-Afifah Janji Batasi Izin Pendirian Pasar Modern jika Menang Pilkada Depok

Megapolitan
UPDATE 30 November: Ada 2.909 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, Terbanyak di Karawaci

UPDATE 30 November: Ada 2.909 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, Terbanyak di Karawaci

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X