Jahit Mulut, Perjuangan Warga Pulau Padang

Kompas.com - 21/12/2011, 05:37 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Jahit mulut sebagai bentuk protes keluarnya izin operasi hutan tanaman industri di Pulau Padang, Riau, berlanjut. Selasa (20/12/2011), peserta jahit mulut di depan Gedung MPR/DPR/ DPD bertambah menjadi 18 orang. Jumlah itu akan bertambah jika tuntutan mereka tak dikabulkan.

Ke-18 peserta jahit mulut merupakan warga Pulau Padang, pulau terluar di Provinsi Riau yang masuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Mereka mendesak Kementerian Kehutanan segera menghentikan operasi hutan tanaman industri (HTI) di bawah pengelolaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

"Kawasan HTI itu merupakan hutan gambut berkedalaman lebih dari 6 meter. Semestinya tak boleh jadi HTI," kata Isnadi Esman, perwakilan warga.

Selama aksi, mereka tinggal di tenda di depan Gedung MPR/DPR/DPD. Sepanjang mulut mereka dijahit sehingga tak bisa bicara. Komunikasi hanya bisa menggunakan tulisan.

Jumat lalu, Kementerian Kehutanan berjanji akan menyurati Bupati Kepulauan Meranti agar merekomendasikan pencabutan penguasaan HTI. Namun, hingga kini belum ada kejelasan.

Warga Pulau Padang di depan gedung MPR/DPR/DPD berjumlah 82 orang dari sekitar 35.000 warga pulau. Setiap hari, peserta aksi bertambah. Usianya beragam, dari Sidiq Hasanuddin (32) hingga yang tertua Muslim (54). Ada pasangan suami istri Yahya dan Purwati berusia sekitar 40 tahun.

Warga yang rata-rata petani dan nelayan di pulau terluar—berhadapan dengan Malaysia dan Singapura—ini terpaksa ke Jakarta. Mereka memprotes perluasan konsesi HTI seluas 41.205 hektar.

"Kalau lahan gambut dibabat dan tanaman kayu diambil, pulau ini akan tenggelam," ujar M Ridwan, salah seorang warga. Perluasan penguasaan HTI mengakibatkan sebagian tanah garapan masyarakat terampas.

"Persoalan kedua, tumpang tindih antara tanah garapan masyarakat dan areal baru. Tak bisa kami toleransi," kata Ridwan.

Kerusakan lingkungan

Luas izin HTI hampir separuh luas Pulau Padang yang luasnya 110.000 hektar. Kondisi geografis Pulau Padang merupakan hutan gambut berkedalaman lebih dari 3 meter yang seharusnya tak boleh dibuka untuk apa pun.

"Ini bukan sekadar konflik lahan yang bisa diselesaikan ganti rugi atau program kemitraan. Ini soal potensi kerusakan lingkungan tempat kami dan anak cucu hidup," kata Isnadi.

Bambang Aswandi dari Departemen Pemuda Perjuangan Serikat Tani Riau mengatakan, ekosistem Pulau Padang unik. Di sana ada kubah gambut (warga menyebut Tasik Pepuyu).

Menanggapi aksi itu, juru bicara PT RAPP, Trisia Megawati, mengatakan, kegiatan operasional perusahaan senantiasa mengikuti ketentuan pemerintah dan perundangan. "Jika ada pihak yang hendak menyampaikan aspirasi, kami terbuka untuk komunikasi sesuai komitmen bersama," katanya.

Persoalan lama

Menurut Ridwan, permasalahan antara PT RAPP dan warga sudah terjadi sejak 2008. Warga juga sudah mengadu ke semua instansi tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Hanya tinggal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang belum mereka didatangi.

Perluasan lahan konsesi pun disayangkan. ”Pulau Padang seharusnya masuk kawasan moratorium kehutanan. Selain berstruktur gambut, tegakan hutannya termasuk kategori cukup baik,” kata Dedi Ratih dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Moratorium izin memberi kesempatan pendataan kondisi hutan.

Aksi warga Pulau Padang ini telah kesekian kali dilakukan di Jakarta ataupun di Riau dan Pemkab Meranti. Mereka meminta Menhut mencabut SK Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri.

Surat keputusan itu menambah luasan areal HTI seluas 235.140 hektar (tahun 2004) menjadi 350.167 hektar (2009). Dari jumlah itu, 41.205 hektar berada di Pulau Padang.

Rekomendasi izin diberikan oleh bupati lama (Bengkalis, sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti).(ICH/NTA/THY)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hina Brimob Kacung China di Instagram, Tersangka Mengaku Cuma Iseng

Hina Brimob Kacung China di Instagram, Tersangka Mengaku Cuma Iseng

Megapolitan
Perwakilan FPI Sambangi Kodam Jaya, Mayjen Dudung: Silaturahim Saja

Perwakilan FPI Sambangi Kodam Jaya, Mayjen Dudung: Silaturahim Saja

Megapolitan
Satu Rumah di Kompleks Polri Ragunan Terbakar

Satu Rumah di Kompleks Polri Ragunan Terbakar

Megapolitan
Gerindra DKI: DPP Akan Jelaskan soal Penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK

Gerindra DKI: DPP Akan Jelaskan soal Penangkapan Menteri Edhy Prabowo oleh KPK

Megapolitan
Riza Patria Berharap KPK Bisa Adil Tangani Kasus Edhy Prabowo

Riza Patria Berharap KPK Bisa Adil Tangani Kasus Edhy Prabowo

Megapolitan
Tabung Gas Meledak di Bekasi, Tiga Rumah Rusak dan Satu Orang Luka Bakar

Tabung Gas Meledak di Bekasi, Tiga Rumah Rusak dan Satu Orang Luka Bakar

Megapolitan
Lonjakan Pasien Covid-19 pada November, RSUD Depok Terisi 94 Persen, ICU Penuh

Lonjakan Pasien Covid-19 pada November, RSUD Depok Terisi 94 Persen, ICU Penuh

Megapolitan
Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif, Tiga Warga Petamburan Akan Didatangi Tim Puskesmas

Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif, Tiga Warga Petamburan Akan Didatangi Tim Puskesmas

Megapolitan
PSBB Tangsel Diperpanjang hingga 19 Desember, Wali Kota Airin Sebut Tak Ada Perubahan Aturan

PSBB Tangsel Diperpanjang hingga 19 Desember, Wali Kota Airin Sebut Tak Ada Perubahan Aturan

Megapolitan
Anies Singgung Penegakan Aturan PSBB di Daerah Pilkada Tak Seperti Jakarta, Wali Kota Tangsel: Nanti Kami Evaluasi

Anies Singgung Penegakan Aturan PSBB di Daerah Pilkada Tak Seperti Jakarta, Wali Kota Tangsel: Nanti Kami Evaluasi

Megapolitan
Antisipasi Musim Hujan, Satpol PP Turunkan 470 Spanduk dan Baliho Liar

Antisipasi Musim Hujan, Satpol PP Turunkan 470 Spanduk dan Baliho Liar

Megapolitan
Ledakan akibat Tabung Gas Bocor di Bekasi, Dapur hingga Rumah Tetangga Ikut Rusak

Ledakan akibat Tabung Gas Bocor di Bekasi, Dapur hingga Rumah Tetangga Ikut Rusak

Megapolitan
RSUI Depok Hampir Penuh meski Sudah Tambah Kapasitas, Pasien Covid-19 Terus Berdatangan

RSUI Depok Hampir Penuh meski Sudah Tambah Kapasitas, Pasien Covid-19 Terus Berdatangan

Megapolitan
Mulai 5 Desember, 4 Stasiun Ini Hanya Layani Transaksi KMT dan Kartu Uang Elektronik Setiap Hari

Mulai 5 Desember, 4 Stasiun Ini Hanya Layani Transaksi KMT dan Kartu Uang Elektronik Setiap Hari

Megapolitan
Menteri Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Riza Patria: Kami Prihatin

Menteri Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Riza Patria: Kami Prihatin

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X