Warga Cipinang Besar Selatan Protes Premanisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi protes terhadap aktivitas premanisme dilakukan puluhan warga RW 08 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, Rabu (22/2/2012). Warga menyayangkan pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap tindakan intimidasi oleh preman di lingkungan rumah mereka.

Juru bicara warga, Budi Sumarno (42), mengatakan, intimidasi tersebut dilakukan dengan menyampaikan ancaman-ancaman agar mau menerima uang ganti rugi yang telah disediakan. "Sejak lima bulan terakhir ini kami tidak bisa bekerja tenang. Kami selalu kepikiran rumah kami bagaimana, teror terus menghantui kami," ujarnya.

Bagaimana tidak, lahan seluas 38.530 meter persegi yang ditempati warga, diketahui bersengketa dengan perusahaan swasta PT Imindo Uneswa. Kini, sudah ada ratusan rumah yang dibongkar oleh sekelompok preman yang disewa oleh perusahaan tersebut.

Saat ditanyai mengenai status kepemilikan tanah tersebut, Budi mengakui bahwa memang tidak memiliki sertifikat tanah tersebut. Namun menurutnya, warga di sana telah tinggal sejak puluhan tahun lalu. Oleh sebab itu pihaknya berharap menggunakan cara-cara yang sepantasnya. Budi menuturkan, warga menolak cara-cara kekerasan, intimidasi, dan main paksa yang dilakukan pihak perusahaan.

"Pembongkaran bahkan ada yang dilakukan sampai tengah malam, saat kami semestinya beristirahat, apa itu manusiawi," ujar Budi Sumarno.

Asnimena (72), salah seorang warga, pensiunan pegawai negeri sipil, mengaku menggunakan uang pensiunannya untuk mendirikan rumah di kawasan tersebut. Namun kini rumahnya telah dibongkar paksa tanpa sepengetahuannya.

"Rumah itu dari hasil pensiunan saya. Pensiunan guru berapalah, tapi sekarang sudah dihancurkan," katanya.

Ia berharap, pihak pemilik tanah dapat memberikan ganti rugi yang pantas atas bangunannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga, dan aparatur pemerintah setempat, pembongkaran memang tidak dilakukan oleh jajaran Satpol PP, dan justru dilakukan oleh okunum-oknum yang tidak jelas latar belakangnya.

Warga khawatir konflik akan membesar, karena selain menggunakan tenaga preman, pihak perusahaan juga memanfaatkan sebagian warga untuk mengusir warga yang bertahan. Artinya, bisa saja ada kemungkinan benturan antara warga dengan warga.