Citra Buruk, Demokrat Adukan Metro TV dan TVOne ke KPI

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fungsionaris perwakilan dari Partai Demokrat mengadukan televisi swasta Metro TV dan TVOne. Kedua media ini diadukan karena Partai Demokrat merasa pemberitaan mengenai Partai Demokrat dari media-media itu telah dipengaruhi oleh kepentingan politik dari pemiliknya. Dalam hal ini, pemilik Metro TV adalah Surya Paloh selaku pendiri Ormas Nasional Demokrat yang juga berhubungan langsung dengan Partai Nasdem, dan TVOne yang berada di bawah kepemilikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Awal-awal kita menghadapi pemberitaan dari media-media itu secara obyektif. Tapi setelah 8 bulan mungkin agak berlebihan. Pemberitaan tentang Demokrat terlalu memojokkan. Terdapat satu opini yang dipaksakan pada publik," ujar salah satu fungsionaris Partai Demokrat, Ferry Juliantono, di kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2012).

Dalam aduan, Ferry mencontohkan pemberitaan seputar kasus korupsi yang menjerat beberapa anggota Partai Demokrat. Menurutnya, pemberitaan dalam kasus korupsi itu kemudian digeneralisasi oleh Metro TV dan TVOne, seolah-olah semua kader Partai Demokrat melakukan korupsi. Hal, ini kata dia, mempengaruhi citra Partai Demokrat yang buruk di mata masyarakat.

"Contohnya dibuat pemberitaan seolah Partai Demokrat adalah partai koruptor. Itu proses framing. Monopoli opini. Ya, ini karena ada relasi sangat kuat antara pemilik media dan parpol tertentu. Itu sudah tidak dalam proporsi yang netral," ungkap Ferry.

Oleh karena diduga muatan berita dari Metro TV dan TVOne sarat kepentingan politik, Partai Demokrat meminta KPI menganalisis dan memberikan sanksi kepada dua media itu, jika terbukti dibaluti oleh kepentingan khusus, tanpa mengedepankan independensi sebagai media. Mereka juga meminta KPI mempertimbangkan kepemilikan media oleh orang-orang yang berafiliasi dengan partai politik agar bisa diuji kembali dalam bentuk sebuah aturan yang pasti.

Hal ini, kata Ferry, untuk menciptakan pemberitaan yang netral bagi masyarakat. "Kami meminta KPI tindak lanjuti aduan kami. Persoalan ini harus disampaikan karena punya dampak yang kurang baik pada media dan demokrasi jika tidak diatur secara kuat dan tegas. Kepemilikan yang dikuasai oleh sekompok orang yang berafiliasi dengan partai politik cenderung akan merugikan masyarakat sebagai konsumen opini di Indonesia," pungkas Ferry.