PKS Dukung Swasembada Daging

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pertanian menurunkan kuota impor sapi tahun 2012 hampir 17 persen dibandingkan tahun 2011. Kekhawatiran bahwa harga daging sapi akan melambung dan peternak lokal sulit memenuhi permintaan sudah terbantahkan. Pasalnya, pemangkasan impor telah mendorong reaksi positif peternak dan mendukung tumbuhnya industri daging sapi dalam negeri.

Itu sebabnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung upaya swasembada daging. ”Dari data terbaru menunjukkan bahwa produksi dalam negeri masih mungkin ditingkatkan. Kenaikan harga yang terjadi saat ini hanya masalah transisi, peternak lokal sedang beradaptasi. Jika kita bisa melalui tahun 2012 ini dengan baik, realisasi swasembada sapi di tahun 2014 merupakan keniscayaan,” ujar anggota Fraksi PKS DPR, Rofi' Munawar, di Jakarta, Jumat (24/2/2012).

Berdasarkan hasil pendataan sapi perah dan kerbau (PSPK) 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata terjadi kenaikan signifikan pada populasi sapi potong sebesar 1,7 juta ekor sesuai kondisi per 1 Juni 2011.

Data awal sesuai cetak biru Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian menunjukkan, populasi sapi potong di 2010 mencapai 12,81 juta ekor, kemudian tahun 2011 mencapai 13,21 juta ekor, ternyata hasil PSPK 2011 realitasnya mencapai 14,82 juta ekor. Untuk sapi perah tahun 2010 sebanyak 0,58 juta ekor, pada 2011 mencapai 0,60 juta ekor sesuai dengan data hasil PSPK 2011.

Kemudian untuk kerbau pada tahun 2010 mencapai 1,30 juta ekor, pada 2011 naik sebanyak 1,31 juta ekor, tetapi secara data hasil PSPK 2011 sekitar 1,30 juta ekor. ”Yang perlu dilakukan saat ini adalah memastikan faktor off farm, yaitu terkait distribusi dan pasar yang mendukung bagi industri sapi lokal sehingga demand dan supply dapat dilakukan lebih efisien di pasar karena faktanya secara produksi daging sapi atau on farm tidak ada masalah karena terus mengalami peningkatan,” ujarnya.

Anggota Komisi IV asal Dapil VII Jatim ini menegaskan, perlu ada usaha maksimal dari pemerintah untuk membangun jalur distribusi dan logistik yang lebih efisien karena pada kenyataannya biaya distribusi menjadi variabel pengungkit harga yang cukup signifikan.