Nelayan Meminta Subsidi BBM Tidak Dibatasi

Kompas.com - 24/03/2012, 05:36 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia meminta subsidi bahan bakar minyak untuk nelayan tidak dibatasi.

Hal itu karena kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi mencapai 60-70 persen dari total biaya melaut nelayan. Nelayan tidak memperoleh subsidi tambahan apa pun dari pemerintah.

Terkait dengan hal itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yussuf Solichien di Jakarta, Jumat (23/3), mengatakan, HNSI telah melayangkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Perpres tersebut mengatur pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hanya untuk nelayan dengan kapal di bawah 30 tonase kotor (gross tonage/ GT).

Yussuf menambahkan, Indonesia seharusnya mengacu pada kebijakan Pemerintah Malaysia yang memberikan perhatian strategis bagi sektor perikanan berupa subsidi dan insentif bagi seluruh nelayan. Nelayan di Malaysia mendapat subsidi BBM sebesar 1,2 ringgit atau sekitar Rp 3.600 per liter dari harga BBM setara Rp 6.200 per liter.

Kenaikan harga BBM, kata Yussuf, dipastikan akan mendongkrak biaya BBM hingga 80 persen dari total biaya melaut. Kondisi ini akan memiskinkan nelayan karena nelayan tidak bisa mengatur harga ikan sehingga harga ikan yang diterima nelayan cenderung tidak meningkat.

Saat ini, rata-rata penghasilan nelayan kapal kecil berkisar Rp 600.000 per bulan.

Secara terpisah, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Zaini Hanafi mengemukakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mengusulkan anggaran kompensasi khusus bagi nelayan sebagai antisipasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Dana kompensasi khusus yang diusulkan itu sebesar Rp 1,2 miliar.

Dua opsi kompensasi khusus yang diusulkan adalah pemberian es gratis dan pengembalian tunai (cashback) atas selisih kenaikan harga BBM bersubsidi. Kompensasi hanya diberikan untuk nelayan yang mendaratkan ikan di pangkalan pendaratan atau pelabuhan ikan.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah kapal ikan saat ini 395.975 unit, sekitar 98 persen adalah armada kecil berbobot mati di bawah 30 GT. Jumlah kapal besar di atas 30 GT adalah 4.564 unit.

Kebutuhan BBM bersubsidi bagi sektor perikanan setiap tahun mencapai 2,2 juta kiloliter. Alokasi BBM bersubsidi hanya 1,5 juta kiloliter, dengan realisasi sebanyak 800.000 kiloliter.

Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengemukakan, kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan bagian dari penyesuaian atas harga minyak internasional yang terus naik. Meski demikian, nelayan harus mendapatkan prioritas BBM bersubsidi karena hasil tangkapan nelayan memberi kontribusi besar bagi perekonomian. (LKT)



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Sebab Tewasnya Briptu Andry di Pondok Ranggon Terkuak | Pelecehan Seksual saat Rapid Test di Bandara Soetta

[POPULER JABODETABEK] Sebab Tewasnya Briptu Andry di Pondok Ranggon Terkuak | Pelecehan Seksual saat Rapid Test di Bandara Soetta

Megapolitan
Penuhi Panggilan Bawaslu Tangsel, Benyamin Davnie Berikan Klarifikasi Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Penuhi Panggilan Bawaslu Tangsel, Benyamin Davnie Berikan Klarifikasi Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Megapolitan
Kisah Pasien Covid-19 di Depok Sulit Cari Rumah Sakit dan Terbelit Administrasi karena Swab Mandiri

Kisah Pasien Covid-19 di Depok Sulit Cari Rumah Sakit dan Terbelit Administrasi karena Swab Mandiri

Megapolitan
Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Megapolitan
DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

Megapolitan
KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

Megapolitan
Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Megapolitan
Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Megapolitan
Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Megapolitan
Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Megapolitan
Dilecehkan di Bandara Soetta Setelah Rapid Test, Korban Mengaku Trauma Mendalam

Dilecehkan di Bandara Soetta Setelah Rapid Test, Korban Mengaku Trauma Mendalam

Megapolitan
Viral, Oknum Petugas Ngotot Ingin Makan di Tempat di Kramat Pela

Viral, Oknum Petugas Ngotot Ingin Makan di Tempat di Kramat Pela

Megapolitan
Soal Tweet Pelecehan Seksual di Bandara Soetta, Polres Bandara Belum Terima Laporan

Soal Tweet Pelecehan Seksual di Bandara Soetta, Polres Bandara Belum Terima Laporan

Megapolitan
Tawuran di Pulogadung Tewaskan Seorang Pelajar, Satu Pelaku Ditangkap

Tawuran di Pulogadung Tewaskan Seorang Pelajar, Satu Pelaku Ditangkap

Megapolitan
Tanggapi Kritik soal Jenazah Saefullah Dibawa ke Balai Kota, Ketua DPRD: Semua Taat Protokol

Tanggapi Kritik soal Jenazah Saefullah Dibawa ke Balai Kota, Ketua DPRD: Semua Taat Protokol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X