Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setuju BBM Naik, Golkar Tak Sesuai Jargon

Kompas.com - 26/03/2012, 07:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Partai Golkar yang mendukung rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikritik kadernya sendiri, Bambang Soesatyo. Dia menilai, sikap Golkar itu tak sesuai dengan jargon yang selalu dipakai selama ini.

Bambang mengaku menolak harga BBM dinaikkan karena bertentangan dengan aspirasi rakyat. "Saya tentu tidak ingin jargon 'suara Golkar suara rakyat' menjadi berubah," kata Bambang melalui pesan singkat, Senin (26/3/2012).

Bambang tak menyakini bahwa Golkar nantinya akan mendukung kenaikan harga BBM. Pasalnya, kata dia, Golkar saat ini tengah gencar-gencarnya merebut hati rakyat. Kenaikan harga BBM jelas akan melukai hati rakyat.

Meski demikian, sebagai anggota Fraksi Partai Golkar di parlemen, Bambang harus tunduk kepada keputusan partai. Anggota Komisi III itu mengaku akan melakukan penolakan melalui jalur informal bersama berbagai elemen masyarakat yang sependapat.

"Saya yakin masih banyak jalan untuk menutup kekurangan subsidi BBM tanpa menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM akan membebani ekonomi rakyat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial," pungkas pengurus Kadin itu.

Seperti diberitakan, rencana kenaikan harga BBM masih dibahas di parlemen. Keputusan terhadap besaran subsidi BBM dalam APBN-P 2012 nantinya akan menentukan naik tidaknya harga BBM bersubsidi. Seluruh partai politik oposisi ditambah Partai Keadilan Sejahtera (parpol koalisi) telah menolak kenaikan harga BBM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com