Voting Paripurna Tentukan Harga BBM

Kompas.com - 26/03/2012, 10:18 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com Tak hanya pemerintah, wakil rakyat yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat meragu. Mereka kompak tak berani ambil sikap mendukung kebijakan menaikkan harga bakar minyak (BBM). Buktinya, rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dilakukan secara maraton gagal mencapai kesepakatan.

Hingga Minggu (25/3/2012) malam, Banggar DPR hanya menghasilkan dua opsi kebijakan subsidi BBM. Opsi ini akan diserahkan ke Sidang Paripurna DPR pada Selasa (27/3/2012). "Opsi pertama sesuai dengan usulan pemerintah," tandas Ketua Banggar DPR, Melchias Markus Mekeng, Minggu (25/3/2012). Opsi ini disetujui oleh semua fraksi pendukung pemerintah, yakni Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PAN, PKB, PPP, dan PKS.

Opsi pertama adalah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter dengan subsidi energi sebesar Rp 225,4 triliun. Rinciannya, subsidi BBM sebesar Rp 137,38 triliun dan subsidi listrik Rp 64,9 triliun. Opsi ini juga memberikan persetujuan adanya dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp 23 triliun serta dana kompensasi atas kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp 30,6 triliun.

Konsekuensi atas opsi ini, pemerintah dan parlemen harus merevisi Pasal 7 ayat 6 dalam APBN 2012 yang berbunyi bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak boleh mengalami kenaikan.

Adapun opsi kedua adalah asumsi Indonesia Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar 105 dollar AS per barrel. Subsidi BBM dipatok sebesar Rp 178 triliun dan subsidi listrik Rp 64,9 triliun serta ditambah dengan dana cadangan risiko fiskal Rp 23 triliun.

Fraksi pendukung opsi ini, yaitu PDI-P, Gerindra, dan Hanura, mengusulkan untuk tetap mempertahankan Pasal 7 ayat 6, seperti di UU APBN 2012. Walhasil, pemerintah tidak boleh menaikkan harga BBM.

Lantaran tidak tercapai kata sepakat, dua opsi ini akan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR dengan cara pengambilan suara atau voting. "Harapan pemerintah tetap ada musyawarah. Kalau voting bisa salah," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap, paripurna Selasa besok menyetujui usulan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter. Dengan begitu, harga jual bensin dan solar menjadi Rp 6.000 per liter.

Meski berharap dana cadangan risiko naik menjadi Rp 26,6 triliun, Agus mengaku tak keberatan jika paripurna akhirnya hanya menyetujui dana cadangan risiko Rp 23 triliun.

Tak hanya itu, jika paripurna sepakat harga naik, pemerintah berjanji akan menjaga penggunaan BBM bersubsidi tak melebihi kuota yang telah ditetapkan Banggar DPR, yakni sebanyak 40 juta kiloliter pada tahun ini. (Narita Indrastiti/Kontan)

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pabrik Ditutup Sementara karena Covid-19, Unilever Bantah Rumahkan 800 Karyawan

    Pabrik Ditutup Sementara karena Covid-19, Unilever Bantah Rumahkan 800 Karyawan

    Megapolitan
    Pedagang Hewan Kurban dari Luar Jakarta Wajib Punya SIKM dan Ajukan Perizinan

    Pedagang Hewan Kurban dari Luar Jakarta Wajib Punya SIKM dan Ajukan Perizinan

    Megapolitan
    Ratusan Pasar Ditutup karena Covid-19, Pedagang Mengeluh Rugi

    Ratusan Pasar Ditutup karena Covid-19, Pedagang Mengeluh Rugi

    Megapolitan
    Unilever: Penutupan Sementara Pabrik Tak Pengaruhi Pasokan Produk untuk Konsumen

    Unilever: Penutupan Sementara Pabrik Tak Pengaruhi Pasokan Produk untuk Konsumen

    Megapolitan
    Starbucks Pecat Pegawai yang Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV

    Starbucks Pecat Pegawai yang Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV

    Megapolitan
    19 Karyawan Pabrik Unilever yang Terinfeksi Covid-19 Bekerja di Area Produksi Teh

    19 Karyawan Pabrik Unilever yang Terinfeksi Covid-19 Bekerja di Area Produksi Teh

    Megapolitan
    Disdik Kota Tangerang Minta Sekolah Tunda Tagih Uang Seragam hingga Buku

    Disdik Kota Tangerang Minta Sekolah Tunda Tagih Uang Seragam hingga Buku

    Megapolitan
    Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Belum Berjalan Efektif di Pasar Kopro

    Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai Belum Berjalan Efektif di Pasar Kopro

    Megapolitan
    265 Karyawan Pabrik Unilever di Cikarang Jalani Tes PCR Setelah Ada Pegawai Positif Covid-19

    265 Karyawan Pabrik Unilever di Cikarang Jalani Tes PCR Setelah Ada Pegawai Positif Covid-19

    Megapolitan
    Pedagang di Pasar Kopro Sudah Mulai Berjualan, tetapi Masih Sepi Pembeli

    Pedagang di Pasar Kopro Sudah Mulai Berjualan, tetapi Masih Sepi Pembeli

    Megapolitan
    KPAI Minta Pemprov Jakarta Evaluasi Alat Ukur Seleksi Jalur Prestasi

    KPAI Minta Pemprov Jakarta Evaluasi Alat Ukur Seleksi Jalur Prestasi

    Megapolitan
    Polisi Kantongi Ciri-ciri Pria yang Hendak Culik 8 Anak di Depok, Ada Tato Naga di Lengan

    Polisi Kantongi Ciri-ciri Pria yang Hendak Culik 8 Anak di Depok, Ada Tato Naga di Lengan

    Megapolitan
    Pasar Kopro Sudah Buka, Belum Ada Aparat yang Awasi Jumlah Pengunjung

    Pasar Kopro Sudah Buka, Belum Ada Aparat yang Awasi Jumlah Pengunjung

    Megapolitan
    KPAI: Warga Jakarta Paling Banyak Laporkan Masalah PPDB 2020

    KPAI: Warga Jakarta Paling Banyak Laporkan Masalah PPDB 2020

    Megapolitan
    UPDATE 2 Juli: Tambah 198, Total 11.680 Kasus Covid-19 di Jakarta

    UPDATE 2 Juli: Tambah 198, Total 11.680 Kasus Covid-19 di Jakarta

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X