Soal BBM, PKS Belum Tentukan Sikap

JAKARTA, KOMPAS.com — DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap pada sikap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana surat yang disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, PKS melalui fraksinya di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dan kementerian terkait, masih belum mempunyai sikap tegas. Bahkan, terbuka peluang Fraksi PKS menyetujui kenaikan harga BBM.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/3/2012).

Menurut Mahfudz, sejauh ini fraksinya tengah mempertimbangkan mengambil satu dari dua jenis keberatan yang terjadi di dalam rapat pembahasan APBN Perubahan 2012. Dua keberatan yang terjadi antara fraksi-fraksi, Banggar, dan Kementerian Keuangan, ESDM, dan BUMN itu, adalah kenaikan BBM dan bentuk kompensasi kenaikan melalui bantuan langsung tunai (BLT) yang diinginkan pemerintah.

"Masih ada dua hal yang krusial. Kemungkinan pengambilan keputusan soal APBNP ini bisa jadi akan mundur. Dan saya kira hal ini bagus saja untuk memberi waktu agar Fraksi PKS dapat mendalami lebih jauh dan mencari opsi yang terbaik. Jadi, kami masih pada posisi itu. Yah bergantung pada melihat perkembangan ke depan nanti," kata Mahfud.

Mahfudz yang juga Ketua Komisi I tak menjawab secara tegas perihal sikap Fraksi PKS yang telah menyetujui mencabut pasal tidak adanya kenaikan harga BBM, Pasal 7 Ayat (6) UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, pada rapat Minggu (25/3/2012) kemarin.

"Sampai semalam yang kami cek di Banggar itu masih dua opsi, belum mengerucut kepada opsi tunggal. Jadi, masih terbuka dalam beberapa hari ini melihat perkembangan," kata dia. (Abdul Qodir)