Sekjen PDI-P: Pernyataan Mendagri Tak Relevan

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang akan memberi sanksi kepada kepala daerah yang ikut berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak relevan.

"Saya keberatan dengan pernyataan Mendagri yang akan memberi sanksi kepada kepala daerah yang ikut berunjuk rasa," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo, Selasa (27/3/2012) di Jakarta.

Menurut Tjahjo, kepala daerah dipilih rakyat dan umumnya berasal dari partai politik. "Kepala daerah juga memiliki konstituen. Jadi, wajar kepala daerah ikut menyuarakan aspirasi konstituen," katanya.

Tjahjo mengilustrasikan, sebagai Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono juga dapat bertindak sebagai pimpinan partai politik.

Ia mengemukakan, sebagai bagian dari aparat pemerintah, kepala daerah pun tentu akan loyal pada keputusan pemerintah jika keputusan pemerintah terkait kenaikan BBM itu disetujui DPR.