Faisal Basri: APBD Itu untuk Kepentingan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - DKI Jakarta memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang paling besar dibandingkan daerah lain yaitu Rp 36 triliun. Namun nominal sebesar itu nyatanya masih belum mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di ibu kota. "Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya kita bisa lebih sejahtera, kondisi Jakarta kondusif, tidak ada macet, dan lainnya," kata Faisal Basri dalam Diskusi Gubernur Pilihan Jakarta dan Telesurvei Pedomannews, di Jalan Wolter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (5/4/2012).

Menurut Faisal dana APBD yang besar tersebut belum sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Karena aliran dana APBD tersebut selama ini dikuasai oleh para penguasa untuk kepentingan-kepentingan yang bukan untuk masyarakat. "Paling tidak dana APBD sebesar itu kita bisa memiliki taman kota yang berhamburan paling tidak di tiap RW," ujar Faisal.

Ia mengungkapkan bahwa Jakarta memiliki tangible asset atau aset berwujud yang cukup besar bahkan lebih besar daripada aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. "Jakarta bahkan lebih kaya dari Pusat. Jika tangible asset-nya Rp 3.000 triliun lalu rate of return-nya 10 persen saja, sudah dapat Rp 300 triliun. Jadi alokasi APBD itu bisa dinaikkan lagi dengan catatan memang ditujukan untuk masyarakat," jelas Faisal.

Tidak hanya itu, intangible asset atau aset tak berwujud yang dimiliki Jakarta juga tak kalah besar. Ia mencontohkan pusat perbelanjaan Thamrin City yang awalnya hanya memiliki 3000 gerai dengan lahan parkir yang mampu menampung 6.000 kendaraan di dalam gedungnya. Secara rasio perbandingan, hal ini masih seimbang karena pemilik gerai dan pengunjung masih mendapat fasilitas dalam gedung.

Yang terjadi saat ini, Thamrin City semakin berkembang menjadi 11.000 gerai dengan ketersediaan lahan parkir yang tidak bertambah yaitu 6.000 kendaraan. Imbasnya adalah kemacetan di seputaran kawasan tersebut karena bermunculannya parkir di badan jalan. "Itu baru satu saja. Di Jakarta masih ada banyak sekali. Itu akibat ruang publik di Thamrin City diperjualbelikan tanpa melihat kapasitas dan kondisi lingkungannya. Yang dipikirkan hanya uangnya," tandasnya.