Nono Sampono: Bekukan KTP Penjahat di Jakarta!

JAKARTA, KOMPAS.com — Rawannya kota Jakarta akan aksi kriminalitas dinilai karena kurang setimpalnya hukuman yang diberikan kepada para pelaku kejahatan. Alhasil, mereka kerap kembali melakukan aksinya dan terus merugikan masyarakat. Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Nono Sampono, mengakui efek jera dalam hukuman yang diterima penjahat Ibu Kota memang belum terlalu terlihat.

Oleh karena itu, Nono mengusulkan perlunya bentuk hukuman lain yang diterapkan. Salah satunya, dengan sanksi administratif. "Saya sedang kaji apakah mungkin hal ini diterapkan, yaitu sanksi administratif dengan membekukan KTP Jakarta penjahat-penjahat itu," ujar Nono yang merupakan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI AL ini.

Nono menuturkan, dirinya terinspirasi dari sanksi tilang yang diterapkan polisi lalu lintas. "Bagi pengemudi yang melanggar berkali-kali, itu SIM-nya bisa dibekukan. Saya mau coba terapkan itu kepada KTP. Tentu kalau tidak ada KTP, dia mau urus ke bank dan lain-lain akan sulit," papar Nono.

Usulannya itu juga diakui mantan Kepala Basarnas ini tidaklah melanggar HAM. Pasalnya, para penjahat itu sebenarnya sudah terlebih dulu mengganggu hak orang lain dan menciptakan kondisi tidak aman. "Oleh karena itu, sudah sepatutnya KTP dia dibekukan dalam jangka waktu tertentu. Itu konsekuensi untuk buat efek jera. Tidak hanya sanksi hukum, tetapi  sanksi administratif juga perlu," paparnya.

Kendati merupakan Ibu Kota negara, kota Jakarta tidak lepas dari dunia gelapnya. Aksi kejahatan kerap terjadi di kala malam hari. Lokasi tindak kejahatan bahkan kini tidak lagi tertutup. Para pelaku kejahatan sudah semakin nekat dengan merampok, mencuri, bahkan memerkosa di dalam angkutan umum. Aksi kekerasan antargeng motor, kelompok ormas, geng preman, dan geng narkoba juga menjadi pekerjaan rumah pemimpin Jakarta yang harus segera dituntaskan.

Nono berjanji, jika dirinya nanti terpilih,  kelompok-kelompok itu tidak akan dijauhinya. Ia justru akan merangkul kelompok-kelompok itu. "Pertama, tindakan preventif dengan cara penggalangan, pembinaan. Nah, ini dilakukan kepada semua pihak, termasuk kelompok masyarakat yang bermasalah sekalipun, misalnya ormas-ormas yang dianggap meresahkan warga Jakarta," tuturnya.