Masalah MRT, Lebih Baik Pengusaha Fatmawati Serahkan kepada Pakar

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menerima para pengusaha ruko di kawasan Fatmawati yang memprotes proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) dengan jalur layang di kawasan Fatmawati. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, mengatakan bahwa para pengusaha pemilik ruko di kawasan Fatmawati tersebut khawatir akan kelanjutan bisnisnya saat pembangunan megaproyek ini berlangsung.

"Para pengusaha itu protes dengan pembangunan jalur layang MRT. Tapi, itu semua hanya bersumber dari kekhawatiran pengusaha. Jadi jangan seperti itu, harus ada pakar yang survei dan melakukan kajian," kata Selamat, di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Ia menambahkan bahwa tuntutan yang diajukan oleh pihak pemilik ruko tersebut tidak spesifik. Untuk itu, ia menyarankan agar para pemilik ruko ini menyerahkannya kepada pakar untuk melakukan kajian kembali.

"Dari situ kan nanti dapat dilihat apakah benar NJOP akan turun saat dan setelah pembangunan. Kemudian kerugian ekonominya juga dapat dilihat besar atau tidaknya," ujar Selamat.

Ia menegaskan bahwa program pembangunan MRT ini tidak bisa dibatalkan hanya karena tuntutan semacam ini. Studi pembangunan MRT ini, lanjutnya, sudah dilakukan bertahun-tahun dan bukan proyek main-main.

"Jadi sekali lagi tolong, jangan sampai ditunggangi dengan agenda politik. Karena isu seperti ini jadi riskan mengingat berdekatan dengan pilkada," tutur Selamat.

Kendati demikian, ia mengungkapkan akan memfasilitasi keluhan para warga ini dan memediasi antara warga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT MRT. Dengan demikian, bisa didapatkan jalan tengah untuk masalah ini.

"Dewan mau kalau cari jalan tengah. Ini kan hanya kekhawatiran. Sama seperti saat pembangunan jalan depan Ambassador itu. Jadi lebih baik serahkan kepada pakar," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, salah seorang pengusaha ruko di Fatmawati, Wati, memprotes pembangunan MRT dengan jalur layang karena ditakutkan akan mematikan usahanya. Ia sempat berjumpa dengan Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Wiriyatmoko untuk membicarakan hal ini. Tadi siang, ia kembali mengungkapkan kekhawatirannya tersebut pada DPRD DKI Jakarta.