Air di Jakarta Jadi "PR" Gubernur Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) meminta para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk memperjuangkan masalah air di Jakarta. Pasalnya, air yang seharusnya disediakan untuk publik, justru dikomersilkan. Masalah air jadi pekerjaan rumah (PR) gubernur baru.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta saat ini dianggap menjadi salah satu aktor utama beralihnya air dari public goods (barang publik) menjadi privat goods (barang pribadi). Dengan itu, hanya orang berduit yang bisa menikmati air bersih.

"Air itu hak asasi manusia. Setiap manusia punya hak atas air. Tapi, masalahnya ada ketika air menjadi barang yang private, sama seperti bahan bakar minyak. Lebih dari 40 persen rumah warga Jakarta tidak memiliki sambungan air perpipaan ," ujar, Islah, aktivis Wahan Lingkungan Hidup (Walhi), di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Minggu (29/4/2012).

Dalam acara bertajuk "Tatap Muka Cagub-Cawagub dengan Warga Jakarta: Warga Bertanya Kandidat Menjawab" dijadwalkan akan dihadiri oleh semua cagub dan cawagub DKI. Namun, tak semua memenuhi undangan tersebut. Hanya calon gubernur DKI independen Hendarji Soepanji yang bersedia hadir dalam acara itu.

Saat ini, kata Islah, warga miskin di Jakarta terpaksa membeli air dengan harga Rp 37 ribu hingga 85 ribu per meter kubik. Hal ini karena Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya seharusnya menjadi representasi negara untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia atas air dan sanitasi, kata dia, telah terjebak dengan kontrak privatisasi.

Hingga akhir 2010 menurut data koalisi ini, PT PAM Jaya telah menanggung akumulasi kerugian senilai Rp 1,3 triliun akibat swastanisasi. "Sudah 25 tahun sejak tahun 1997 Pam Jaya terjebak dengan kontrak. Sehingga air yang seharusnya untuk publik tidak bisa dilaksanakan. Cagub dan Cawagub harus mengembalikan fungsi air untuk publik ini dengan memutus kontrak kerja sama PT PAM Jaya dan mitra swasta," terangnya.