Hendardji: Air Harusnya Dikuasai Negara, Bukan Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kandidat independen calon Gubernur DKI Jakarta, Hendardji Soepandji, menyatakan, jika dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta, maka masalah air bersih yang sulit didapat warga DKI akan ia selesaikan. Salah satunya dengan menghapus swastanisasi air.

"Perusahaan air minum harus memberikan ketersediaan air cukup untuk semua wilayah. Adil untuk semua, bagi warga miskin dan yang punya duit sekalipun harus mendapatkan air yang menjadi hak mereka. Turunkan harga air bersih, atau bila perlu ditiadakan biayanya," kata Hendardji di hadapan sekitar 30-an warga DKI yang hadir di dalam diskusi masalah air di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Minggu (21/4/2012).

Saat ini, selain sulit mendapatkan air bersih dengan harga murah, data dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menyebutkan, 13 aliran sungai yang menjadi pengharapan warga DKI Jakarta juga tercemar berat. Sementara itu, cakupan layanan Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD Pal Jaya) tidak mencapai 5 persen. Akibatnya, kebutuhan air di Jakarta sebesar 2,38 juta meter kubik perhari hanya tersedia 1, 53 juta meter kubik.

Setelah menghadapi kenyataan ini, warga DKI juga harus menghadapi masalah air yang dikomersilkan. Oleh karena itu, Hendardji berjanji untuk memperjuangkan air bersih dan gratis untuk masyarakat. Salah satu yang akan dilakukannya dengan memperbaiki kontrak PAM Jaya dengan perusahaan swasta yang mengelola air di Jakarta.

"Ganti atau perbaiki kontrak yang merugikan masyarakat itu. Itu akan saya lakukan, karena air penting untuk kesejahteraan rakyat. Harus diperbaiki perjanjian itu. Butuh waktu lama, tapi itu harus diperjuangkan," tandas Hendardji.