Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evaluasi Seluruh Kebijakan Sektor Tenaga Kerja

Kompas.com - 30/04/2012, 17:10 WIB
Sidik Pramono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengetakan, peringatan hari buruh sedunia atau May Day pada 1 Mei 2012 harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh kebijakan pemerintah menyangkut tenaga kerja.

Menurut Irman, sektor tenaga kerja perlu dikelola dengan baik agar dapat memacu pertumbuhan nasional. Untuk itu pengelolaan sektor tersebut harus menjadi prioritas dalam keseluruhan pembuatan kebijakan, baik untuk tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri.

"Kebijakan yang perlu mendapat sorotan antara lain mengenai upah minimum regional (UMR), maraknya outsourcing, dan jaminan sosial bagi tenaga kerja," kata Irman, Senin (30/4/2012) di Jakarta.

Irman mengemukakan, dalam menetapkan kebijakan pengupahan, pemerintah harus merujuk kepada standar kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Pemerintah hendaknya tidak lagi mengacu kepada upah minimum, melainkan upah yang layak bagi tenaga kerja, sehingga perlu dibuatkan sistem pengupahan yang layak yang dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan tiap-tiap daerah.

"Upah yang layak dapat meningkatkan produktivitas kerja perusahaan dan meningkatkan daya beli masyarakat," ujarnya.

Maraknya outsourcing, menurut Irman, seharusnya membuat tenaga kerja semakin sejahtera. Penerapan sistem outsourcing tidak seharusnya merendahkan harkat dan martabat tenaga kerja. Irman meminta pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan mengenai otsourcing.

"Outsourcing harus lebih menguntungkan buruh, jika masih tetap merugikan maka sebaiknya menteri tenaga kerja melakukan revisi terhadap kebijakan tersebut," jelas Irman.

Sementara mengenai jaminan sosial bagi tenaga kerja, Irman mengharapkan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia harus melakukan instrospeksi dan evaluasi menyusul maraknya kasus yang menimpa tenaga kerja di luar negeri. Kasus terakhir adalah tewasnya tiga orang tenaga kerja Indonesia di Malaysia akibat ditembak polisi setempat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

    Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

    Nasional
    Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

    Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

    Nasional
    Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

    Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

    Nasional
    Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

    Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

    Nasional
    Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

    Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

    Nasional
    AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

    AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

    Nasional
    MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

    MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

    Nasional
    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Nasional
    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Nasional
    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Nasional
    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    Nasional
    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Nasional
    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Nasional
    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com