Strategi Jokowi-Ahok Realisasikan Rencana APBD Jakarta

JAKARTA, Kompas.com — Menjelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 11 Juli 2012, masing-masing bakal calon gubernur dan wakil gubernur sudah mulai memberikan rencana-rencana yang akan dilakukan ketika nantinya terpilih.

Hal itu juga dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama. Bakal calon wakil gubernur yang dipasangkan dengan Joko Widodo tersebut juga sudah mulai menyosialisasikan apa saja yang akan dilakukan ketika menduduki jabatan tertinggi di Provinsi DKI Jakarta. Ditantang untuk menjelaskan rencana pengelolaan APBD Jakarta dalam acara stadium generale di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta, Rabu (9/5/2012), pria yang biasa disapa Ahok tersebut menyampaikan beberapa strategi jika ia terpilih.

"APBD Jakarta harus dikelola secara transparan. Tujuannya agar masyarakat bisa menilai apakah kebijakan kami itu pro rakyat atau enggak," tutur Ahok.

Ahok mengatakan, untuk merealisasikan berbagai rencana dalam mengelola APBD Jakarta, ada beberapa kunci yang harus ditembus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut dia, kunci keberhasilan pengelolaan APBD ini terletak pada niat dan keberanian pemimpinnya karena mereka akan berhadapan dengan banyak pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.

"Saya bersyukur, pilgub Jakarta ini diadakan sebelum pemilu. Jadi, nanti rakyat bisa tahu, mana wakilnya yang mendukung rencana pemerintah, mana yang enggak. Jadi anggota DPRD juga bakal takut kalau mereka enggak dukung kebijakan yang pro rakyat, termasuk APBD," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Selain harus berhadapan dengan legislatif daerah, Ahok juga menyampaikan bahwa untuk merealisasikan rencana APBD yang telah disusun, pihak yang perlu dihadapi adalah birokrasi dan pengusaha. "Pengusaha pada dasarnya enggak berani lawan pejabat karena nasibnya bergantung ke pejabat. Jadi,  pemerintah harusnya bisa menghadapi pengusaha dalam merealisasikan APBD DKI Jakarta yang pro rakyat," ujarnya.

Di hadapan audiens yang sebagian besar berstatus mahasiswa, Ahok melontarkan kritik terhadap inefisiensi pembiayaan di DKI Jakarta. Inefisiensi itu antara lain  biaya konsultan yang tinggi, biaya cleaning services di gedung DPRD dan balaikota, serta biaya alat tulis kantor (ATK). "Masa biaya cleaning services sampai 2,7 miliar? Biaya ATK sampai miliaran?" tutur Ahok.

Dalam agenda stadium generale tersebut,  Joko Widodo seharusnya juga ikut hadir. Namun, Ahok menjelaskan bahwa  Joko Widodo sedang bertugas sebagai Wali Kota Solo.