Mobilisasi Massa Melalui Ormas Bukan Pendidikan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi menilai, organisasi kemasyarakatan (ormas) telah dimanfaatkan hanya sebatas sarana memobilisasi massa oleh pasangan kandidat pemimpin DKI Jakarta. Cara-cara tersebut merusak demokrasi lokal.

"Ketika ormas itu digiring untuk memilih aspirasi politik cagub tertentu, itu tidak sehat dan tidak cerdas," kata Yusfitriadi saat dihubungi di Jakarta, Minggu (13/5/2012).

Menurut dia, pemberdayaan ormas dalam Pemilukada bukanlah hal terlarang. Namun, sebaiknya ormas digunakan sebagai wadah pendidikan politik dan demokrasi. Kalau sekadar untuk memobilisasi massa, apa yang dilakukan para kandidat hanya sebatas pencitraan yang tidak mengarah pada pembelajaran demokrasi.

Implikasi dari pemanfaatan kelompok-kelompok massa tersebut bisa terlihat dalam semakin banyaknya kelompok atau paguyuban yang bertumbuh sebagai sarana dukung-mendukung calon. Tujuannya pun sebatas untuk unjuk kekuatan semu yang justru bisa berujung bentrok antarkelompok pendukung. Fakta ini tak lepas dari pragmatisme politik yang berkembang di kalangan elit politik maupun di masyarakat. Dan, cara-cara yang demikian justru bisa berdampak pada menurunnya antusiasme warga untuk berpartisipasi dalam Pemilukada.

"Saat ini ormas tidak masuk ke ranah pendidikan politik, hanya mobilisasi massa. Itu tidak sehat untuk demokrasi lokal," ujar Yusfitriadi.

Pemerintah lokal seharusnya menggunakan potensi ormas untuk diberi pendidikan politik. Ormas harus menjadi pintu masuk untuk secara berkelanjutan mendidik rakyat untuk cerdas secara politik dan bisa memilih pemimpin yang benar-benar berkomitmen pada perjuangan membangun dan meningkatkan kesejahteraan.

"Saat ini, malah pemerintah, parpol, cagub sibuk membentuk tim sukses. Para kandidat juga tidak mendorong pada pendidikan pemilih. Tidak mungkin rakyat cerdas memilih dalam kondisi pimpinan yang pragmatis," kata Yusfitriadi.

Dia juga menilai, rakyat Jakarta saat ini banyak yang tidak cerdas memilih kandidat. Sebab, berdasarkan pemantauan JPPR tahun 2007, janji cagub sering tidak terealisasi dan tidak banyak warga yang mempersoalkan.

"Itu semua terjadi karena pragmatisme, tidak ada upaya pencerahan pada rakyat. Karena pemenangan dimobilisasi oleh ormas yang tidak paham soal hakikat demokrasi untuk kesejahteraan," kata Yusfitriadi.