Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alex Noerdin: Panwaslu Lebih Baik Pantau Aparat Birokrasi!

Kompas.com - 27/05/2012, 13:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahapan Pilkada DKI Jakarta tahun ini memasuki masa tenang. Artinya, setiap kandidat dilarang melakukan kegiatan berkampanye. Masa kampanye baru akan dimulai pada tanggal 24 Juni 2012. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta pun mulai mengawasi aktivitas yang dilakukan para kandidat.

Calon Gubernur DKI Jakarta, Alex Noerdin, meminta Panwaslu untuk lebih fokus memantau aktivitas aparat birokrasi yang dinilai mulai tidak netral daripada mengawasinya terus setiap berkegiatan. "Kalau ada panwaslu di sini, mending bereskan saja aparat birokrasi yang tidak netral dan menggunakan dana APBD untuk kepentingan salah satu pihak," kata Alex, Minggu (26/5/2012), di Hotel Sultan, Jakarta.

Selain itu, Alex juga meminta agar Panwaslu segera menyelesaikan persoalan adanya dugaan penggelembungan suara sampai 1,4 juta pemilih fiktif. "Daripada merekam setiap kegiatan saya di sini, mending urus dan selesaikan itu dugaan 1,4 juta pemilih siluman, dari mana itu asalnya," ujar Alex.

Lebih lanjut, Alex mendukung langkah Partai Gerindra beserta dengan tim sukses Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang melaporkan kasus penggelembungan suara ini ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

"Dari Gerindra kan sudah melapor. Saya dukung itu. Yang jelas persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus diselesaikan," ucap Alex.

Jika ternyata dalam penetapan DPT masih ditemukan kecurangan-kecurangan, Alex menyatakan pihaknya siap membawa kasus ini ke pidana. "Nanti tim advokasi yang akan mengurusnya," kata Alex.

Diberitakan sebelumnya, Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) menilai ada kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, terutama dalam hal jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah ditetapkan KPU DKI Jakarta sebesar 7.044.9991 pemilih. Jumlah DPS ini, sangat berbeda dengan data yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait jumlah warga DKI Jakarta yang berjumlah 5.644.991. Data ini berdasarkan hasil e-KTP. Terhadap temuan itu, sejumlah tim sukses mengadu ke KPUD DKI Jakarta. Pihak KPUD DKI Jakarta akhirnya menunda penetapan DPT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com