Jokowi: Fokus Pada Transportasi Massal Tidak Turunkan PAD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta telah mengakibatkan kemacetan yang semakin parah dari hari ke hari. Meski demikian, kendaraan bermotor justru menguntungkan dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta. Terkait problem ini, calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai program transportasi massal yang diusungnya bisa menjadi solusi.

"Transportasi massal itu mendorong orang naik MRT, busway, monorail, dan lainnya. Tetapi bukan membatasi orang beli mobil," kata Jokowi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (26/5/2012).

Jokowi mencontohkan kondisi di Eropa Barat. Kebanyakan warga di sana memiliki mobil pribadi. Tapi, banyak dari mereka yang lebih memilih menggunakan transportasi umum untuk aktivitas sehari-hari. Pola dan jaringan transportasi massal telah dirancang dan ditata saling terkoneksi yang menciptakan sistem yang terpadu. Karena itu memilih transportasi publik jauh lebih efisien dibandingkan berkendaraan pribadi. Kendaraan pribadi lebih sering dipakai untuk urusan khusus dan saat liburan atau akhir pekan.

"Di Eropa, orang juga punya mobil tetapi tak digunakan terus mobilnya ke mana-mana. Hanya dipakai saat week-end atau keluar kota. Tetapi orang tetap beli mobil," ujar Jokowi.

Atas dasar itu, Jokowi meyakini programnya untuk menata dan memperbaiki transportasi massal tidak akan berimbas pada menurunnya PAD. Kendaraan bermotor akan tetap menjadi salah satu sumber kontribusi utama PAD DKI Jakarta, namun aktivitas harian masyarakat tetap bisa berjalan lancar.

Sebelumnya, proyeksi pengembangan transportasi massal selalu dikhawatirkan akan memengaruhi PAD DKI Jakarta. Pasalnya, beralihnya kebanyakan warga ke moda transportasi publik bisa berimbas pada penurunan jumlah penjualan kendaraan bermotor. Itu berarti, PAD DKI Jakarta yang mengandalkan kontribusi kendaraan bermotor pun berpotensi menurun. Hampir 50 persen PAD Jakarta berhulu dari keberadaan kendaraan bermotor.

Dari Rp 17,8 triliun PAD DKI 2011, sekitar Rp 8,3 miliar atau hampir separuhnya merupakan sumbangan kendaraan bermotor. Sebanyak Rp 3,7 triliun disumbangkan pajak kendaraan bermotor dan Rp 4,6 triliun dari bea balik nama kendaraan.

Menurut Jokowi, PAD Jakarta dari pajak kendaraan bermotor tidak akan menurun karena konsep transportasi massal adalah mendorong orang untuk tidak memakai mobil setiap hari, bukan membatasi orang membeli mobil.