Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly Assiddiqie Diusulkan Isi DKPP

Kompas.com - 29/05/2012, 18:54 WIB
Ester Meryana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mendorong Jimly Assiddiqie untuk menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Dorongan itu lantaran pengalaman Jimly sebagai Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Anggota Komisi II banyak yang mengapresiasi beliau. Karena itu, Komisi II mendorong Pak Jimly untuk bersedia dicalonkan lagi. Mayoritas fraksi memang sudah menyatakan dukungannya," kata anggota Komisi II DPR Abdul Hakam Naja di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/5/2012).

Seperti diberitakan, Komisi II dan pemerintah tengah membentuk DKPP. Nantinya, DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu.

Tujuh orang akan mengisi DKPP dengan rincian satu orang dari unsur KPU, satu orang dari Bawaslu, dan lima dari orang dari unsur masyarakat. Adapun unsur dari masyarakat, dua orang diantaranya diusulkan oleh Presiden dan tiga dari Komisi II.

Hakam mengatakan, dengan demikian, kemungkinan tinggal dua orang lagi yang akan dibicarakan oleh Komisi II untuk mengisi DKPP. Menurut politisi Partai Amanat Nasional itu, ada banyak tokoh yang tengah dipertimbangkan.

Mereka, kata Hakam, yakni Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto, pengajar Universitas Indonesia Chusnul Mar'iyah, mantan anggota KPU Valina Singka, pakar ilmu politik LIPI Siti Zuhro, dan pengamat pemilu Ramlan Surbakti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com