Pilkada pada Tarikan Politik Identitas

C Wahyu Haryo PS dan A Handoko

Pemilihan kepala daerah secara langsung di Kalimantan Barat dalam lima tahun terakhir ini memunculkan fenomena menarik, ketika warna ”politik identitas” makin mengemuka. Elite politik yang akan bertarung dalam pilkada ataupun konstituen menjadikan kesamaan etnis sebagai acuan.

Elite politik yang akan bertarung dalam pilkada di Kalbar cenderung menjadikan identitas etnisitas sebagai sarana perekat untuk meraih dukungan. Sebaliknya, konstituen juga menjadikan kesamaan etnis mereka dengan para kandidat sebagai acuan dalam memilih pemimpin mereka.

Kalbar, dengan jumlah penduduk hampir 4,5 juta jiwa, tergolong majemuk dari sisi etnisitas. Komposisinya, etnis Dayak dan Melayu dengan kuantitas yang dominan, disusul etnis lain seperti Tionghoa, Jawa, Bugis, dan Madura. Warga etnis Dayak jumlahnya dominan di wilayah pedalaman, sedangkan etnis Melayu dominan di pesisir/perkotaan.

Politik identitas mulai mengemuka dalam pemilihan gubernur secara langsung di Kalbar pada tahun 2007, yang dimenangi pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya (perpaduan etnis Dayak dan Tionghoa).

Pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya meraih 43,6 persen suara pemilih, mengalahkan tiga kontestan lain yang mengusung perpaduan calon gubernur dari etnis Melayu dan calon wakil gubernur dari etnis Dayak. Basis dukungan mereka dominan berada di wilayah pedalaman, sedangkan tiga kontestan lain cenderung berbagi dukungan di wilayah pesisir.

Aminuddin (34), warga pesisir di Kabupaten Kubu Raya, mengakui, kesamaan etnis menjadi pertimbangan utama dalam menentukan calon gubernur yang akan dipilihnya. ”Kami orang Melayu, tentu akan memilih calon orang Melayu,” katanya.

Sementara kecenderungan warga pedalaman memilih calon gubernur dari etnis Dayak, salah satunya diungkapkan Imran Manuk, Kepala Desa Suruh Tembawang, di Kabupaten Sanggau. ”Pemikiran warga sangat sederhana, pemimpin yang berasal dari satu suku dipercaya akan lebih memperjuangkan kepentingan warga karena perasaan senasib dan satu bahasa,” katanya.

Hal senada dikatakan Halian (30), warga Kampung Sepanjang, Desa Sungai Sambang, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau. Dia mengatakan, sebagian warga menggunakan hak pilih mereka karena kedekatan suku, golongan, atau agama mereka dengan para kandidat.

Peminggiran