Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisruh Truk di Merak, Pemerintah Seperti Kehilangan Akal

Kompas.com - 04/06/2012, 22:18 WIB
|
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com -- Kasus menumpuknya kendaraan truk pengangkut di pelabuhan Merak, Banten maupun fenomena antreannya hingga puluhan kilometer menuju kawasan pelabuhan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Namun anehnya, permasalahannya tak urung dapat dituntaskan oleh pemerintah pusat, yang kemudian mengibaratkan seolah-olah menyerupai lingkaran setan.

"Inti persoalannya ada empat. Pertama, pengaturan jadwal yang tidak tertib ataupun ketat karena berperannya praktik pungli kepada para supir. Kedua, manajemen pengelola pelabuhan yang lemah, tidak efisien, dan amburadul. Ketiga, keterbatasan sarana utama pendukung pelabuhan yang semakin tidak memadai antara lain dermaga. Keempat, belum sesuainya kapasitas kapal yang ada di pelabuhan," jelas Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Senin (4/6/2012).

Namun anehnya, kata Syahganda, pemerintah pusat terkesan mendiamkan hingga masalah tersebut kerap terkatung-katung, yang mencerminkan pemerintah seperti kehilangan akal dalam menuntaskan kasus penumpukan truk.

"Jika dibiarkan terus persoalan itu bukan lagi menganggu arus distribusi barang yang dibutuhkan masyarakat, namun akan membuat kian runyam dari waktu ke waktu," ujarnya.

Ia lantas meminta Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatasi kekisruhan pelayanan truk di Pelabuhan Merak, lebih lagi kasus serupa dimungkinkan terjadi di pelabuhan lainnya.

Adanya keinginan menunggu pembangunan jembatan penghubung selat sunda Merak-Bakauhuni, dipandang sebagai cara untuk lepas tangan terhadap kemelut penumpukan truk yang berulang-ulang.

Syahganda mengatakan, penumpukan truk harus segera diselesaikan tanpa perlu menunggu pembangunan jembatan selat sunda, karena dapat dilakukan dengan langkah yang cepat, di antaranya menambah kapasitas kapal muat untuk mengangkut jumlah truk yang akan terus berpotensi menumpuk.

"Dalam masa darurat sekarang ini, pemerintah juga bisa meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut untuk mengoperasikan kapal-kapalnya," kata Syahganda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.