Kisruh Truk di Merak, Pemerintah Seperti Kehilangan Akal

JAKARTA, KOMPAS.com -- Kasus menumpuknya kendaraan truk pengangkut di pelabuhan Merak, Banten maupun fenomena antreannya hingga puluhan kilometer menuju kawasan pelabuhan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Namun anehnya, permasalahannya tak urung dapat dituntaskan oleh pemerintah pusat, yang kemudian mengibaratkan seolah-olah menyerupai lingkaran setan.

"Inti persoalannya ada empat. Pertama, pengaturan jadwal yang tidak tertib ataupun ketat karena berperannya praktik pungli kepada para supir. Kedua, manajemen pengelola pelabuhan yang lemah, tidak efisien, dan amburadul. Ketiga, keterbatasan sarana utama pendukung pelabuhan yang semakin tidak memadai antara lain dermaga. Keempat, belum sesuainya kapasitas kapal yang ada di pelabuhan," jelas Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Senin (4/6/2012).

Namun anehnya, kata Syahganda, pemerintah pusat terkesan mendiamkan hingga masalah tersebut kerap terkatung-katung, yang mencerminkan pemerintah seperti kehilangan akal dalam menuntaskan kasus penumpukan truk.

"Jika dibiarkan terus persoalan itu bukan lagi menganggu arus distribusi barang yang dibutuhkan masyarakat, namun akan membuat kian runyam dari waktu ke waktu," ujarnya.

Ia lantas meminta Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatasi kekisruhan pelayanan truk di Pelabuhan Merak, lebih lagi kasus serupa dimungkinkan terjadi di pelabuhan lainnya.

Adanya keinginan menunggu pembangunan jembatan penghubung selat sunda Merak-Bakauhuni, dipandang sebagai cara untuk lepas tangan terhadap kemelut penumpukan truk yang berulang-ulang.

Syahganda mengatakan, penumpukan truk harus segera diselesaikan tanpa perlu menunggu pembangunan jembatan selat sunda, karena dapat dilakukan dengan langkah yang cepat, di antaranya menambah kapasitas kapal muat untuk mengangkut jumlah truk yang akan terus berpotensi menumpuk.

"Dalam masa darurat sekarang ini, pemerintah juga bisa meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut untuk mengoperasikan kapal-kapalnya," kata Syahganda.