Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Pilkada DKI Diundur, Calon Bisa "Kehabisan Napas"

Kompas.com - 21/06/2012, 03:46 WIB
Galih Prasetyo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berharap tak ada pengunduran Pilkada. Ongkos bisa membengkak, "napas" pun habis.

Biem Benjamin, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, menyatakan keberatannya apabila Pilkada DKI diundur. Karena pengunduran pilkada yang telah dijadwalkan 11 Juli 2012 mendatang dipastikan menambah bengkak ongkos politik.

Peryataan itu disampaikannya seusai acara penandatanganan "Kampanye Damai" terkait Pilkada, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (20/6/2012) siang. "Saya berharap pilkada tidak ditunda karena akan menambah beban ongkos politik dan kampanye," kata anak almarhum Benyamin Sueb itu.

Pada 18 Juni 2012, empat Tim Sukses Cagub-cawagub DKI mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Dahlia Umar dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Purba Hutapea. Laporan itu tak lain terkait kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Biem Benjamin, yang berpasangan dengan cagub Faisal Basri, mengatakan kekisruhan DPT yang selama ini terjadi sebetulnya berasal dari Dukcapil. Sementara KPUD hanya menerima data dari Dukcapil.

Senada dengan Biem, Hendardji Soepandji dengan terang menolak pilkada ditunda. "Apabila sampai mundur biaya kan semakin membesar, kalau sampai mundur lagi nafas kita sudah di ujung tanduk. Ini sudah menjerit," ujar Hendardji yang kerap dipanggil Bang Adji itu.

Ia menjelaskan, tim sukses dan dirinya sudah melakukan safari politik sekurangnya satu tahun di lapangan. Dia menuntut agar pihak yang bertanggung jawab terkait DPT segera serius menyelesaikan masalah ini, terutama Dukcapil.

Bang Adji juga menilai Dukcapil yang berada di bawah naungan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo atau Foke gagal menjalankan birokrasi dengan baik. Dia juga mengecam pencalonan kembali Foke sebagai gubernur.

"Dia (Foke) tidak mampu menjalankan birokrasi. Tetapi kok masih mau lanjut maju. Ya, justru kisruh itu menunjukkan dia tidak ada kinerja. Kisruh itu berarti kan kerjanya amburadul", ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com