ESDM Diminta Lebih Ketat Awasi Reklamasi

Jakarta, kompas - Badan Pemeriksa Keuangan meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meningkatkan pengawasan atas reklamasi tambang. Sebab, masih banyak perusahaan yang belum menyampaikan rencana dan menempatkan jaminan reklamasi pascatambang sesuai ketentuan.

Demikian diungkapkan anggota BPK, Ali Masykur Musa, saat menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian ESDM tahun 2011, di Kantor Kementerian ESDM, Senin (25/6). Kementerian ESDM mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

”Karena Kementerian ESDM sudah membaik keuangannya dengan mendapatkan predikat tertinggi, yakni WTP, maka BPK dalam hubungannya dengan ESDM akan bergeser pada pemeriksaan kinerja, khususnya audit lingkungan yang dilakukan perusahaan tambang,” ujar Ali.

Hasil pemeriksaan BPK tahun 2010-2011 di tiga provinsi di Indonesia yang menjadi sampel pemeriksaan menemukan 64 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang belum menyampaikan rencana reklamasi atau rencana pascatambang. Selain itu, 73 pemegang IUP dan 2 pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara juga belum menempatkan jaminan reklamasi atau jaminan pascatambang sesuai ketentuan.

”ESDM punya peranan besar mendukung agar Indonesia menjadi negara hijau (go green). Salah satunya, kami akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk memeriksa perusahaan yang belum clear and clean (bersih),” kata Ali.

Dari dokumen yang diperoleh BPK, baru 4.600-an perusahaan tambang yang sudah bersih dari total 10.000-an perusahaan yang ada. Sisanya masih dalam proses untuk dilihat statusnya.

BPK tengah memeriksa pengelolaan pertambangan mineral di PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Aneka Tambang.

Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik menilai sangat baik keterlibatan BPK dalam pengawasan lingkungan. Sebab, ESDM juga tengah serius mengamankan lingkungan. Dari empat strategi pembangunan, yang keempat adalah prolingkungan. (WER)