DKI Usul Kenaikan APBD 2012 Hingga Rp 41,35 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan penambahan anggaran sebesar 14,80 persen atau Rp 5,33 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2012 kepada DPRD DKI Jakarta. Hal tersebut digunakan untuk mengoptimalkan pembangunan di Jakarta di berbagai sektor. Sehingga bila disetujui, maka APBD Tahun Anggaran 2012 akan menjadi sebesar Rp 41,35 triliun dari awalnya telah ditetapkan anggaran sebesar Rp36,02 triliun.

"Penambahan yang diajukan, yakni pada Pendapatan Daerah bertambah dari Rp 30,64 triliun menjadi Rp 33,65 triliun, Belanja Daerah bertambah dari Rp 33,82 triliun menjadi Rp 38,36 triliun, Penerimaan Pembiayaan bertambah dari Rp 5,38 triliun menjadi Rp 7,70 triliun, dan Pengeluaran Pembiayaan bertambah dari Rp 2,19 triliun menjadi Rp 2,98 triliun," ujar Fauzi Bowo.

Gubernur DKI menyampaikan hal itu dalam Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 di Sidang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin Jakarta, Senin, (25/6/2012).

Foke, sapaan Fauzi Bow, mengatakan, setelah melakukan evaluasi terhadap proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012, perubahan APBD tersebut dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, yaitu berupa terjadinya pelampauan proyeksi Pendapatan Daerah, alokasi Belanja Daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Foke mengatakan, sesuai dengan kriteria tersebut, Pemprov DKI telah melakukan evaluasi kondisi makro ekonomi sampai dengan Triwulan I dan evaluasi pelaksanaan APBD sampai akhir bulan Mei 2012.

Selain itu, kata Foke, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, serta keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja. Hasil evaluasi tersebut terlihat realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan I/2012 menunjukkan angka 6,40 persen, dan angka inflasi pada triwulan I/2012 yang mencapai 4,17 persen.

"Melihat kondisi tersebut, perlu adanya penyesuaian terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta 2012 menjadi  6,8 sampai 7 persen dari awalnya diproyeksikan 6,5 hingga 6,8 persen. Begitu juga dengan laju inflasi disesuaikan menjadi 6-7 persen dari proyeksi awal 5,5-6 persen," ujarnya.

Kendati terjadi tekanan terhadap perekonomian, namun memberikan dampak negatif terhadap realisasi Pendapatan Daerah. Hingga 31 Mei 2012 Pendapatan Daerah mencapai Rp 10,73 triliun atau 35,01 persen dari rencana sebesar Rp 30,64 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 yang hanya mencapai 32,99 persen.

Foke mengatakan, perubahan APBD ini juga dikarenakan adanya perubahan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Karena, kegiatan ekonomi di Ibu Kota  juga akan dipengaruhi oleh terjadinya krisis ekonomi yang saat ini sedang melanda Eropa dan berdampak pada perekonomian Asia, termasuk Indonesia.

Sampai dengan triwulan I 2012, realisasi pertumbuhan ekonomi Jakarta menunjukkan angka sebesar 6,40 persen. "Melihat kondisi tersebut, perlu adanya penyesuaian terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta 2012 yang dalam APBD 2012 ditetapkan sebesar 6,8 sampai 7 persen, maka diubah menjadi kisaran 6,5 hingga 6,8 persen," jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, angka inflasi pada Triwulan I mencapai 4,17 persen. Sehingga inflasi 2012 yang semula diproyeksikan pada Penetapan APBD 2012 sebesar 5,5 sampai 6 persen juga perlu penyesuaian, yakni berada pada kisaran 6 sampai 7 persen. Sedangkan inflasi nasional tahun 2012 diperkirakan akan mencapai 6,8 persen.

"Meskipun terjadi tekanan terhadap perekonomian, ternyata hal tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap realisasi Pendapatan Daerah. Hingga 31 Mei 2012 Pendapatan Daerah mencapai Rp 10,73 triliun atau 35,01 persen dari rencana sebesar Rp 30,64 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 yang hanya mencapai 32,99 persen," katanya.

Untuk perubahan Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat sebesar Rp 3,01 triliun, menjadi Rp 33,65 triliun atau naik 9,81 persen.

Sementara itu, terhadap Belanja Daerah, di samping melakukan perbaikan administrasi, penambahan anggaran, dan penambahan kegiatan baru, juga dilakukan pengurangan anggaran, dan pengurangan kegiatan. Penambahan anggaran direncanakan untuk menambah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, yang antara lain ditujukan dalam rangka penyelesaian pencapaian Target RPJMD 2007-2012, persiapan kegiatan prioritas 2013, pemenuhan kegiatan-kegiatan lain yang memiliki urgensi tinggi, di samping juga untuk memenuhi kekurangan Belanja Wajib serta kekurangan anggaran untuk gaji dan tunjangan. Sedangkan pengurangan anggaran dilakukan terhadap kegiatan yang kurang prioritas dan bukan merupakan kegiatan program dedicated, kegiatan tahun jamak atau kegiatan prioritas lainnya.

"Melihat semuanya itu, dengan demikian eksekutif memutuskan APBD Penetapan DKI 2012 perlu dilakukan penyesuaian dengan perubahan perubahan tersebut," tutur Foke.