Faisal Basri Ikut "Saweran" Gedung KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur DKI Jakarta, Faisal Basri, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus memberikan "saweran" guna mendukung rencana pembangunan gedung baru lembaga anti korupsi tersebut. Ia berkilah, langkahnya ini bukan bentuk kampanye.

"Ini bukan kampanye. Saya tidak datang dengan atribut dan kapasitas sebagai calon gubernur, karena yang kampanye Pak Biem di Kepulauan Seribu," kata Faisal, yang datang ke Gedung KPK di kawasan Kuningan bersama pegiat anti korupsi, Teten Masduki dan kedua anaknya, Jumat (29/6/2012).

Faisal menyumbang Rp 1 juta dari kantong pribadinya. Ia juga menyertakan Rp 1 juta yang merupakan dana solidaritas pendukung Faisal-Biem.

"Sistem saweran memang sejalan dengan prinsip kami. Kalau KPK mendapat saweran dari rakyat, maka KPK akan merasa berutang kepada rakyat, sehingga lebih bersemangat dalam berjuang demi rakyat," ujarnya.

Namun, Faisal menyadari, penyediaan biaya pembangunan gedung baru institusi antikorupsi itu merupakan tugas negara.

"Sulit bagi pihak luar untuk memberikan bantuan ke lembaga negara, karena akan masuk dalam ranah gratifikasi yang dilarang. Pejabat negara tidak boleh menerima meskipun demi pelayanan yang lebih baik," tuturnya.

Untuk itu, ekonom senior dari Universitas Indonesia itu juga menyerukan agar rakyat tidak hanya meratap diri dan mengutuk kehidupan politik Indonesia, yang menurutnya sudah berada di bawah titik nol.

"Tanpa tindakan konkret rakyat dan warga, partai politik akan terus menjadi masalah dalam kehidupan kita. Dukungan seperti ini adalah simbol perlawanan terhadap sistem legislasi yang penuh dengan kebusukan transaksi politik, korup dan kebuntuan akal sehat," tegasnya.

Adapun saat ini KPK tengah menjadi pusat perhatian dengan usulannya membangun gedung lebih besar guna menampung karyawannya yang jumlahnya sudah cukup banyak. Hal tersebut semakin menjadi polemik, setelah usulan KPK tidak disetujui oleh DPR RI.

Berbagai dukungan pun mengalir setelah pimpinan KPK mewacanakan rencana meminta bantuan kepada masyarakat untuk membiayai pembangunan gedung baru tersebut, jika DPR RI tidak kunjung merealisasikan janjinya menyetujui anggaran pembangunan gedung baru.