Distribusi Raskin Tak Merata, Warga Ngamuk di Kantor BPS

BONE.KOMPAS.com - Tuding pembagian beras miskin (raskin) tidak merata dan pilih kasih, puluhan warga yang didominasi Ibu rumah tangga (IRT) mendatangi kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Bone Sulawesi Selatan dan Kantor Badan Pusat Statustik (BPS) serta kantor Lurah Jeppe, Selasa, (3/7/2012). Puluhan warga dari Kelurahan Jeppe ini langsung mengamuk dan memaki sejumlah pegawai di kantor BPS.

Dalam aksi itu, warga menuntut agar raskin tidak usah disalurkan lantaran karena sarat pilih kasih. Salah seorang warga yang ngamuk, Jannah mencontohkan, ada warga yang sudah meninggal sejak 2 tahun silam namun tetap mendapatkan jatah raskin. Selain itu, sejumlah warga miskin tidak pernah mendapatkan jatah raskin, sementara keluarga menengah ke atas ada yang mendapat jatah. "Kalau begini caranya lebih baik hentikan saja itu raskin, karena bisa-bisa kita masyarakat di bawah yang berkelahi. Masak itu orang kaya dapat raskin, sementara saya yang suami tukang becak tidak," teriak Jannah. Aksi amuk ibu-ibu sempat menyebabkan aktifitas perkantoran di tiga instansi ini tergenti. Sejumlah pegawai berusaha menenangkan warga.

Sementara itu, Kepala BPS Bone, Rustam menyatakan bahwa pihaknya hanya sebatas melakukan pendataan pada bulan Juli 2011. Data tersebut selanjutnya dikirim ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, lalu diserahkan ke Kementerian Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) untuk diverifikasi. "Terkait dengan siapa yang layak meneriam atau tidak, kami dari BPS tidak punya kewenangan. Yang punya wewenang itu adalah Bagian Ekonomi Pemda Bone yang mengelola raskin," ujar Rustam.

Di bagian lain, Kepala Bagian Ekonomi Pemda Bone, Andi Heny Mulawati saat dikonfirmasi terkait protes warga, mengaku telah melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan kelurahan tentang kriteria calon penerima raskin. Penentuan calon penerima raski harus dimusyawarahkan melalui rapat kelurahan. "Kan, diharuskan pihak kelurahan mengadakan rapat, tapi Kelurahan Jeppe tidak melakukan rapat. Masak kita dari bagian ekonomi yang turun tangan. Kita kan tidak tahu persis kondisi masyarakat setempat," kata Andy kepada wartawan, Selasa (3/7/2012).

Pihak Kelurahan Jeppe yang dihubungi terkait peristiwa ini malah menyalahkan BPS yang tidak melakukan koordinasi saat melakukan pendataan. Lurah Jeppe Andi Arsyad Sebbu menyebutkan, data warga miskin penerima raskin sebanyak 1.890 jiwa yang terdiri dari 1.820 kepala keluarga. Sebanyak 433 kepala keluarga di antaranya termasuk miskin. "Mestinya BPS koordinasi dengan kita kalau ada pendataan, karena biar bagaimana pun kita di sini yang tahu persis kondisi warga. Jadinya begini kita usulkan 433, yang menerima bulan lalu hanya 247, dan bulan ini turun menjadi 144. Saya tidak tahu kenapa bisa kurang, sedangkan kelurahan lain malah bertambah. Yang jelas BPS sama sekali tidak koordinasi, kami hanya menerima kuota penerima raskin dari BPS," kata Andi Arsyad Sebbu.