Pasien Gagal Ginjal Menangis di Kantor DPRD Malang

MALANG,KOMPAS.com - Puluhan pasien gagal ginjal dan keluarganya menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (4/7/2012). Mereka meminta DPRD setempat agar mendesak Pemerintah Kabupaten Malang kembali membuka layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.

Pendemo menilai penutupan layanan Jamkesda oleh RSSA sangat merugikan para pasien gagal ginjal dan warga miskin lainnya yang mendapat jatah Jamkesda. "Kalau Jamkesda ditutup, terus anak saya ini mau cuci darah ke mana. Bagaimana nasib kami ini," ujar Riati, salah satu keluarga pasien kepada wartawan di kantor DPRD Kabupaten Malang.

Riati, warga Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang itu, memiliki putri bernama Yulaikah (37), yang menderita gagal ginjal. Yulaikah harus segera menjalani cuci darah sesuai jadwal yang ditentukan tim medis di RSSA Malang. "Saat ini, sudah waktunya anak saya (Yulaikah) itu cuci darah. Kalau Jamkesda ditutup, dari mana kami mau mendapatkan uang. Kami warga miskin. Kepada siapa lagi kami mau meminta kalau bukan kepada pemerintah," katanya sambil menangis.

Kekecewaan serupa dialami puluhan keluarga pasien yang bersama-sama mendatangi kantor DPRD Kabupaten Malang. Dalam aksinya itu, mereka terus mengecam pemerintah daerah yang tidak peduli warga miskin. "Pemimpin terutama Bupati Malang, jelas tak memperhatikan nasib warga miskin. Kita ini sedang kesulitan, malah disuruh mengurusi nasib sendiri. Dimana nurani mereka. Padahal bupati ini dipilih rakyat. Dewan juga dipilih rakyat, tapi mengapa tak peduli nasib rakyat," teriak Riati.

Saat di kantor DPRD Kabupaten Malang, puluhan pasien yang demo itu terus menangis. Sebagian ada yang duduk di lantai gedung wakil rakyat tersebut.

Sebelumnya, pada Selasa (3/7/2012), para pasien dan keluarga pasien gagal ginjal itu sudah mendatangi kantor Bupati Malang, Rendra Kresna. Namun mereka tidak ditemui oleh bupati. Kendati demikian, para pasien miskin itu tidak pasrah dan tak berjuang demi mendapatkan kembali layanan Jamkesda. Mereka kemudian mendatangi kantor DPRD Kabupaten Malang dan diterima anggota Komisi B, Syamsul Hadi. Syamsul hanya berjanji akan mencarikan solusi terbaik. "Kita akan berjuang mencarikan solusinya. Keluarga dan pasien dimohon bersabar, karena dana pemkab juga sangat minim," katanya.

Selain mendatangi kantor DPRD Kabupaten Malang, para keluarga dan pasien gagal ginjal itu juga mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selaku pihak yang mengeluarkan Surat Pernyataan Miskin (SPM) untuk rekomendasi mendapatkan Jamkesda.

Bupati Malang, Rendra Kresna saat dihubungi via telepon menanggapi dingin tuntuan pasien dan keluarga gagal ginjal. Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Malang. "Semua daerah di Jawa Timur tengah tersandung penyelesaian Jamkesda, bukan hanya di Kabupaten Malang," katanya.

Rendra mengaku heran dengan jatah Jamkesda di Kabupaten Malang yang sudah menghabiskan dana senilai Rp 7,8 miliar. "Hanya sebanyak 155 KK, dan baru berjalan empat bulan di tahun 2012 ini, sudah menghabiskan dana senilai Rp 7,8 miliar. Ini patut dicurigai ada apa? Makanya akan kita selidiki dulu," katanya singkat.