DPRD Apresiasi Penanganan Banjir dan Macet di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi persoalan banjir dan macet, khususnya selama lima tahun terakhir.

Apresiasi itu antara lain disampaikan atas kebijakan Pemprov DKI yang mengembangkan sistem transportasi massal, seperti bus Transjakarta dan Mass Rapid Transit (MRT). Begitupun dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi persoalan banjir yang terbukti mampu membebaskan 2,7 juta jiwa warga Jakarta bebas banjir.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Windi Winanti, mengatakan, langkah dan strategi yang ditempuh Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi banjir dan macet patut mendapat pujian. Langkah konkret mengatasi macet seperti mengembangkan bus Transjakarta, membangun flyover maupun underpass, serta pembangunan MRT yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta merupakan bukti konkret pembangunan yang dilakukan dalam kurun lima tahun terakhir.

Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta harus terus mengevaluasi langkah dan kebijakan yang telah diambil guna mempersiapkan program lanjutan yang berkesinambungan untuk membebaskan Jakarta dari macet dan banjir.

"Warga Jakarta masih belum merasakan dampak yang signifikan dari langkah yang telah diambil tadi, makanya harus ada evaluasi. Tapi upaya mengatasi kemacetan tentu harus diapresiasi," ujar Windi dalam Sidang Paripurna Rekomendasi DPRD DKI Jakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMD) Gubernur DKI Jakarta Periode 2007-2012, Kamis (5/7/2012).

Windi menambahkan, peningkatan pelayanan bus Transjakarta selama ini berhasil mendongkrak jumlah penumpang dari 61,43 juta penumpang di tahun 2007 menjadi 114,7 juta penumpang di tahun 2011. Ia berpendapat bahwa pelayanan bus Transjakarta tidak boleh berhenti, bahkan harus terus ditingkatkan baik dari sisi koridor, kualitas dan kuantitas armada, hingga pengoperasian Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB).

"Pengelolaan busway harus benar-benar tuntas memenuhi perencanaan yang telah disiapkan sebelumnya karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab, jika tidak akan mengurangi atau menghilangkan efektifitas tujuan keberadaan busway itu sendiri," katanya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menambahkan, pengendalian banjir dan genangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan berarti. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah berusaha menangani banjir dengan berbagai upaya, antara lain pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT) dan penyelesaian 110 titik genangan.

Ia menilai, KBT secara signifikan telah mampu mengurangi banjir sebanyak 30 persen, khususnya di wilayah timur dan utara Jakarta. Setidaknya 15.400 hektar yang dihuni oleh 2,7 juta jiwa penduduk telah terbebas dari banjir sejak beroperasinya KBT. "Dewan sangat sependapat dengan dibentuknya unit pengelola KBT, sehingga ke depan lingkungan di kawasan KBT dapat terjaga, dipelihara, dan dikembangkan dengan baik," kata Ferrial.

Ferrial berharap agar wilayah selatan dan barat Jakarta menjadi perhatian pengendalian banjir. Hal tersebut dapat dilakukan melalui upaya yang berkesinambungan, seperti rehabilitasi Kanal Banjir Barat (KBB), normalisasi sungai, situ, dan waduk, serta mengantisipasi titik genangan baru.

Untuk mengamankan Jakarta dalam jangka panjang dari ancaman penurunan permukaan tanah dan perubahan iklim, DPRD mendorong diwujudkannya rencana pembangunan tanggul raksasa atau Jakarta Coastal Development Strategy (JCDS).

Terkait program pengerukan dan normalisasi 13 sungai di Jakarta atau Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), diharapkan menjadi perhatian serius Pemprov DKI Jakarta, khususnya dalam hal pembebasan lahan. "Warga yang berada di bantaran sungai yang direlokasi harus diupayakan menempati rusun yang lokasinya, jika memungkinkan, masih berdekatan dengan lokasi semula. Selain itu juga perlu diintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat sebagai pelaksana pembangunan fisik, agar program ini dapat segera direalisasikan," ujar Ferrial.