PDI-P Siap Periksa Sistem IT Pilkada DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Harian Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Djarot S Hidayat menyatakan, partainya sudah menyiapkan kader untuk melakukan pemeriksaan atas sistem teknologi informasi dan input data yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu (11/7/2012) lusa.

"DPD PDI-P (DKI Jakarta) sudah mengirim surat ke KPU untuk terlibat dalam memeriksa sistem IT dan komputer yang digunakan KPU sampai dengan TPS," kata Djarot Hidayat dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/7/2012).

Menurut Djarot, permintaan tersebut disambut positif oleh KPU DKI Jakarta. Karena itu, pihaknya akan mulai menempatkan kadernya untuk mengawasi sistem teknologi informasi (IT), mulai dari tingkat kelurahan hingga ke KPU DKI. Djarot menegaskan, PDI-P tak ingin kecolongan lagi seperti yang terjadi dalam Pemilu 2009. "KPU menyambut gembira karena ingin melaksanakan sistem yang transparan," ujar Djarot.

Ia menambahkan, partainya menyiapkan seorang tenaga IT untuk ikut membantu petugas meng-input data di tiap kelurahan yang menjadi tahapan krusial dalam penghitungan suara. PDI-P berharap setiap tahapan akan diawasi bersama, termasuk oleh media massa, terutama untuk mengantisipasi terlibatnya pemilih fiktif dalam Pilkada DKI Jakarta.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri secara khusus menekankan masalah partisipasi pemilih. Ia mengungkapkan, laporan yang diterima pihaknya hingga siang tadi, masih banyak pemilik hak suara yang belum mendapat surat undangan ke TPS. "Masih banyak warga yang justru bertanya-tanya karena belum mendapat surat undangan tersebut," ujar Megawati yang belum menerima surat undangan memilih.

Megawati menilai, apabila hal ini terjadi hingga hari pencoblosan, hak demokrasi warga negara telah dilanggar. PDI-P berharap hari ini semua pemegang hak suara sudah dapat menerima surat undangan memilih dari KPU.

Selain Megawati dan Djarot, turut hadir dalam konferensi pers ini calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo, serta dua anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Effendi Simbolon dan Ribka Tjiptaning.