Pemda Diminta Tanggung Pasien Miskin

Kompas.com - 14/07/2012, 06:46 WIB
EditorLusia Kus Anna

SURABAYA, KOMPAS - Pasien miskin di enam kabupaten/kota di Jawa Timur terancam tidak bisa berobat karena penggunaan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah di daerahnya sudah melebihi kuota. Pemerintah Provinsi Jatim mendesak kepala daerah di enam kabupaten/kota itu untuk menanggung biaya jaminan kesehatan bagi pasien miskin di wilayahnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Rasiyo, Jumat (13/7), menuturkan, keenam daerah yang penggunaan Jamkesda melebihi kuota adalah Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Madiun.

Di enam kabupaten/kota itu ada rumah sakit rujukan provinsi. Jika ada pasien sakit yang tidak bisa ditangani daerah, mereka langsung dirujuk ke rumah sakit provinsi tanpa memperhatikan kuota Jamkesda.

”Padahal, kalau mengikuti data Badan Pusat Statistik (BPS), kuota Jamkesmas dan Jamkesda sudah disesuaikan dengan data warga miskin Jatim yang mencapai 12 juta jiwa,” kata Rasiyo.

Tunggakan Jamkesda paling besar terdapat di Kabupaten Malang. Dari pagu anggaran Jamkesda senilai Rp 3,976 miliar, klaim Jamkesda di kabupaten itu mencapai Rp 10,251 miliar. Dengan demikian, pada April 2012 ada selisih pembayaran Jamkesda sebesar Rp 6,274 miliar. Adapun selisih pembayaran di lima kabupaten/kota lainnya berkisar Rp 200 juta hingga Rp 4 miliar.

Akibat selisih pembayaran yang belum dibayar itu, pasien miskin dari Kabupaten Malang, misalnya, tidak bisa berobat di Rumah Sakit Umum Dr Saiful Anwar di Kota Malang.

Menurut Rasiyo, Pemprov Jatim tidak bisa menanggung selisih pembayaran itu. Namun, pasien miskin tidak bisa ditolak masuk rumah sakit rujukan. ”Untuk saat ini pelayanan bagi pasien pemegang surat pernyataan miskin (SPM) tetap berlanjut. Namun, penerbitan SPM harus dibatasi, harus benar-benar warga miskin,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembatasan SPM menjadi kunci untuk mengendalikan penggunaan Jamkesda.

Kuota Jamkesmas dan Jamkesda ditetapkan berdasarkan jumlah warga miskin di Jatim yang pada September 2011 mencapai sekitar 12,3 juta jiwa. Anggaran Jamkesmas dari pemerintah pusat menanggung biaya berobat bagi 10,7 juta warga miskin. Adapun anggaran Jamkesda dari Pemprov Jatim menanggung biaya pengobatan bagi 1,4 juta warga miskin.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Budi Rahaju mengatakan, belajar dari kasus serupa di Kota Surabaya pada 2011 lalu, RSU Dr Soetomo tetap bisa menerima pasien miskin. Namun, pembatasan penerbitan SPM harus dilakukan dengan tegas oleh masing-masing daerah. Pelayanan di rumah sakit harus tetap jalan, terutama untuk pasien darurat. (ARA)

 



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sopir Truk yang Tabrak Pemotor hingga Tewas Serahkan Diri ke Polisi

Sopir Truk yang Tabrak Pemotor hingga Tewas Serahkan Diri ke Polisi

Megapolitan
Kode dari Airin untuk Benyamin Terkait Pilkada Tangsel

Kode dari Airin untuk Benyamin Terkait Pilkada Tangsel

Megapolitan
Anies Minta Pembahasan APBD 2020 Dikebut

Anies Minta Pembahasan APBD 2020 Dikebut

Megapolitan
Rumah Kontrakan di Bekasi Dirampok, Penghuni Disekap dan Uang Rp 50 Juta Raib

Rumah Kontrakan di Bekasi Dirampok, Penghuni Disekap dan Uang Rp 50 Juta Raib

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Gerindra dan PKS Harus Duduk Bareng Bahas Wagub

Ketua DPRD DKI: Gerindra dan PKS Harus Duduk Bareng Bahas Wagub

Megapolitan
Satu Kamera Pemantau Gunung Merapi Rusak Akibat Awan Panas Letusan

Satu Kamera Pemantau Gunung Merapi Rusak Akibat Awan Panas Letusan

Megapolitan
Setelah Divonis Bebas, Ina Ingin Kembali Bersama Tiga Anaknya

Setelah Divonis Bebas, Ina Ingin Kembali Bersama Tiga Anaknya

Megapolitan
Terkait Jumat Bergamis Hitam, Pemkot Tangsel Periksa Camat Ciputat

Terkait Jumat Bergamis Hitam, Pemkot Tangsel Periksa Camat Ciputat

Megapolitan
RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

RAPBD DKI Dinilai Tak Transparan, Anies: Itu Penggiringan Opini Tak Sehat

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Graha Bintaro, Sopir Kabur

Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Graha Bintaro, Sopir Kabur

Megapolitan
Prasetio Edi Janji Akan Langsung Bahas Alat Kelengkapan DPRD

Prasetio Edi Janji Akan Langsung Bahas Alat Kelengkapan DPRD

Megapolitan
Cegah Pungli, Kamera Tubuh Petugas PJR Dilengkapi Fitur GPS dan Live Streaming

Cegah Pungli, Kamera Tubuh Petugas PJR Dilengkapi Fitur GPS dan Live Streaming

Megapolitan
Polisi: Pengendara Motor yang Tewas Terlindas Truk di Bintaro Tanpa Identitas

Polisi: Pengendara Motor yang Tewas Terlindas Truk di Bintaro Tanpa Identitas

Megapolitan
RAPBD 2020 Diunggah ke Situs Bappeda, Penyusunan Anggaran DKI Diklaim Transparan

RAPBD 2020 Diunggah ke Situs Bappeda, Penyusunan Anggaran DKI Diklaim Transparan

Megapolitan
Kamera Bodi Petugas PJR Dilengkapi Tombol Darurat

Kamera Bodi Petugas PJR Dilengkapi Tombol Darurat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X