Pemda Diminta Tanggung Pasien Miskin

Kompas.com - 14/07/2012, 06:46 WIB
EditorLusia Kus Anna

SURABAYA, KOMPAS - Pasien miskin di enam kabupaten/kota di Jawa Timur terancam tidak bisa berobat karena penggunaan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah di daerahnya sudah melebihi kuota. Pemerintah Provinsi Jatim mendesak kepala daerah di enam kabupaten/kota itu untuk menanggung biaya jaminan kesehatan bagi pasien miskin di wilayahnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Rasiyo, Jumat (13/7), menuturkan, keenam daerah yang penggunaan Jamkesda melebihi kuota adalah Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Madiun.

Di enam kabupaten/kota itu ada rumah sakit rujukan provinsi. Jika ada pasien sakit yang tidak bisa ditangani daerah, mereka langsung dirujuk ke rumah sakit provinsi tanpa memperhatikan kuota Jamkesda.

”Padahal, kalau mengikuti data Badan Pusat Statistik (BPS), kuota Jamkesmas dan Jamkesda sudah disesuaikan dengan data warga miskin Jatim yang mencapai 12 juta jiwa,” kata Rasiyo.

Tunggakan Jamkesda paling besar terdapat di Kabupaten Malang. Dari pagu anggaran Jamkesda senilai Rp 3,976 miliar, klaim Jamkesda di kabupaten itu mencapai Rp 10,251 miliar. Dengan demikian, pada April 2012 ada selisih pembayaran Jamkesda sebesar Rp 6,274 miliar. Adapun selisih pembayaran di lima kabupaten/kota lainnya berkisar Rp 200 juta hingga Rp 4 miliar.

Akibat selisih pembayaran yang belum dibayar itu, pasien miskin dari Kabupaten Malang, misalnya, tidak bisa berobat di Rumah Sakit Umum Dr Saiful Anwar di Kota Malang.

Menurut Rasiyo, Pemprov Jatim tidak bisa menanggung selisih pembayaran itu. Namun, pasien miskin tidak bisa ditolak masuk rumah sakit rujukan. ”Untuk saat ini pelayanan bagi pasien pemegang surat pernyataan miskin (SPM) tetap berlanjut. Namun, penerbitan SPM harus dibatasi, harus benar-benar warga miskin,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembatasan SPM menjadi kunci untuk mengendalikan penggunaan Jamkesda.

Kuota Jamkesmas dan Jamkesda ditetapkan berdasarkan jumlah warga miskin di Jatim yang pada September 2011 mencapai sekitar 12,3 juta jiwa. Anggaran Jamkesmas dari pemerintah pusat menanggung biaya berobat bagi 10,7 juta warga miskin. Adapun anggaran Jamkesda dari Pemprov Jatim menanggung biaya pengobatan bagi 1,4 juta warga miskin.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Budi Rahaju mengatakan, belajar dari kasus serupa di Kota Surabaya pada 2011 lalu, RSU Dr Soetomo tetap bisa menerima pasien miskin. Namun, pembatasan penerbitan SPM harus dilakukan dengan tegas oleh masing-masing daerah. Pelayanan di rumah sakit harus tetap jalan, terutama untuk pasien darurat. (ARA)

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Bekasi Diimbau Tiadakan Lomba 17-an

Warga Bekasi Diimbau Tiadakan Lomba 17-an

Megapolitan
UPDATE 5 Agustus: 4 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 604

UPDATE 5 Agustus: 4 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 604

Megapolitan
Kritik Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta, F-Gerindra: Kembalikan Saja Sistem WFH

Kritik Kebijakan Ganjil Genap di Jakarta, F-Gerindra: Kembalikan Saja Sistem WFH

Megapolitan
Kemendikbud Minta Pemkot Bekasi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka

Kemendikbud Minta Pemkot Bekasi Hentikan Simulasi KBM Tatap Muka

Megapolitan
Tak Lagi Jabat Sekda Tangsel dan Mundur sebagai ASN, Muhamad Akan Jadi Kader PDI-P

Tak Lagi Jabat Sekda Tangsel dan Mundur sebagai ASN, Muhamad Akan Jadi Kader PDI-P

Megapolitan
Pasien Covid-19: Corona is Real, Kalau Ingin Have Fun Pikir Lagi!

Pasien Covid-19: Corona is Real, Kalau Ingin Have Fun Pikir Lagi!

Megapolitan
Polisi: Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Depok Ditangkap di Bekasi

Polisi: Pembunuh Perempuan di Margonda Residence Depok Ditangkap di Bekasi

Megapolitan
Video Anji dan Hadi Pranoto soal Temuan Antibodi Covid-19 Disebut Punya Kepentingan Penjualan Obat Herbal

Video Anji dan Hadi Pranoto soal Temuan Antibodi Covid-19 Disebut Punya Kepentingan Penjualan Obat Herbal

Megapolitan
Total 2.483 Orang Dirawat, Pasien Covid-19 di Jakarta Tebanyak Sejak Awal Pandemi

Total 2.483 Orang Dirawat, Pasien Covid-19 di Jakarta Tebanyak Sejak Awal Pandemi

Megapolitan
Kasus Jenazah Hilang di TPU Karang Bahagia, Polisi Temukan Potongan Tengkorak di Septic Tank

Kasus Jenazah Hilang di TPU Karang Bahagia, Polisi Temukan Potongan Tengkorak di Septic Tank

Megapolitan
Motor Pengantar Tabung Gas Terbakar di Jatinegara

Motor Pengantar Tabung Gas Terbakar di Jatinegara

Megapolitan
Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 7,8 Persen Selama Sepekan Terakhir

Positivity Rate Covid-19 di Jakarta 7,8 Persen Selama Sepekan Terakhir

Megapolitan
Penyintas Covid-19 Sebut Mereka yang Abai Protokol Kesehatan sebagai Orang Arogan

Penyintas Covid-19 Sebut Mereka yang Abai Protokol Kesehatan sebagai Orang Arogan

Megapolitan
Jubir Ralat Data, Ada Dua Pegawai PN Jakarta Barat yang Terpapar Covid-19

Jubir Ralat Data, Ada Dua Pegawai PN Jakarta Barat yang Terpapar Covid-19

Megapolitan
Sepasang Lansia di Warakas Ditemukan Tewas di Dalam Rumah yang Terkunci

Sepasang Lansia di Warakas Ditemukan Tewas di Dalam Rumah yang Terkunci

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X