Kompas.com - 14/07/2012, 20:08 WIB
|
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari membantah permohonan uji materi terhadap pasal 11 ayat 2 Undang-Undang no 29 tahun 2007 yang menolak pilkada dua putaran merupakan skenario dari pihak Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama alias Jokowi-Ahok.

Eva mengungkapkan bahwa itu adalah inisiatif warga Jakarta yang keberatan atas kucuran anggaran pemerintah propinsi mengingat pemilukada yang digelar KPUD menghabiskan anggaran besar.

Eva juga menuturkan pihak Jokowi Ahok bahkan siap untuk putaran kedua. "Permohonan judicial review itu bukan dari Jokowi Ahok tapi murni ide masyarakat. Perlu saya tegaskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bahwa kita sekarang sudah siap pada putaran ke dua," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, kubu Foke-Nara menilai pengajuan uji materi UU DKI terkait pasal 11 ayat 2 terkait pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta bernuansa politik.

Apalagi, tanda tanya besar muncul mengapa uji materi ini diajukan pasca-hasil hitung cepat lembaga survei diumumkan.

"Pasca-quick count, respon kami dari tim advokasi Uji materil itu bernuansa politis dan tendensius," ungkap Ketua Tim Advokasi Foke-Nara, Zamakh Sari dalam jumpa persnya yang digelar di Foke-Nara Media Center, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2012).

Zamakh juga mengungkapkan kecurigaan adanya intimidasi agar pilkada ini hanya berlangsung satu putaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pengujian dilakukan pasca-quick count. Artinya, ada pihak tertentu ada yang ingin mengintimidasi masyarakat dalam pilkada ini. Sehingga di masyarakat akan timbul asumsi dan sudutkan pasangan tertentu," tegas Zamakh.

Sementara Muhammad Sholeh, kuasa hukum warga DKI Jakarta yang mengajukan uji materi pasal 11 ayat 2 UU No. 29 Tahun 2007, mengungkapkan bahwa uji materi pasal dan undang-undang tersebut tidak ada kaitannya dengan Jokowi-Ahok atau Foke-Nara.

Uji materi tersebut, menurutnya hanyalah keinginan tulus warga Jakarta yang tidak ingin anggaran untuk pendidikan dan kesehatan bagi warga tersedot oleh pilkada dua putaran yang dianggarkan sebanyak Rp 200 milyar.

"Saya tegaskan bahwa permohonan uji materi pasal 11 ayat 2 UU No. 29 Tahun 2007 di MK kemarin itu tidak ada kaitannya dengan Jokowi atau Foke. Ini murni inisiatif warga yang keberatan pada pilkada dua putaran yang membuang-buang duit. Alokasi pilkada dua putaran itu lebih bijak jika dialokasikan pada pendidikan dan kesehatan warga," ujarnya pada wartawan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.