JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur DKI Jakarta, Faisal Basri mengkritik langkah lembaga survei sebelum pemungutan suara putaran pertama Pilkada DKI Jakarta. Menurut Faisal, sebagian lembaga survei hanya berkerja sesuai dengan pesanan pihak yang membiayai survei.
"Pembunuh itu lembaga survei. Sekarang sesuai dengan pesanan. Mau (elektabilitas) 15 persen, yah dibikin 15 persen. Ada (pasangan) yang baru daftar sudah dibilang 15 persen," kata Faisal di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2012).
Faisal mengaku sangat dirugikan dengan berbagai langkah lembaga survei yang terus menurunkan tingkat elektabilitas dia dan pasangannya, Biem Benjamin hingga menjelang pemungutan suara. Bahkan, kata dia, ada lembaga survei yang menyebut elektabilitas hanya sekitar 1 persen. Namun, tak jelas bagaimana metodologi yang digunakan.
"Akibatnya, banyak yang tadinya support saya bilang ngapain dukung kalau pasti kalah. Moral kita jadi hancur. Saya sih nggak terpengaruh, tapi lingkungan saya terpengaruh," ucap Faisal.
Faisal menambahkan, seharusnya ada pertanggungjawaban dari lembaga survei seperti di Amerika Serikat. Perlu dilakukan audit keuangan hingga metodologi yang digunakan. "Perlu ada perlindungan terhadap masyarakat. Sanksi atau kode etik harusnya diterapkan," pungkas dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.