Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemudik dengan Kereta Api Naik Lima Persen

Kompas.com - 23/07/2012, 15:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Arus mudik menggunakan kereta api pada  lebaran mendatang diperkirakan mengalami kenaikan sebesar lima persen untuk kelas eksekutif, kata Kepala Stasiun Kereta Api Gambir Edy Kuswoyo.
    
"Enggak kayak dulu, ukuran kapasitas kan berdasarkan tempat duduk saja jadi tidak akan terjadi lonjakan," kata Edy di Jakarta, Senin.
    
Menurut dia, jumlah penumpang kereta api pada arus mudik tahun ini tidak akan mengalami lonjakan karena adanya pemberlakuan PT KAI yang melarang penumpang berdiri sehingga akan mengurangi daya angkut kereta api.
    
Dia memperkirakan kenaikan jumlah pemudik hanya mencapai lima persen dibandingkan hari biasa. "Lima persen lonjakan pada tanggal 16, 17, 18 Agustus," katanya.
    
Dia mengatakan, untuk hari biasa, jumlah penumpang kereta api kelas bisnis dan eksekutif dari Stasiun Gambir dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur rata-rata mencapai tujuh ribu orang per hari.
    
Edy memperkirakan mulai H-7, kereta kelas ekonomi, bisnis dan eksekutif dengan pemberangkatan dari Stasiun Gambir dan Senen diperkirakan mencapai 28 ribu kursi. "28 ribu kursi sudah mencakup kereta tambahan," katanya.
    
Dia mengatakan, PT KAI mengerahkan sebanyak enam kereta tambahan untuk kelas eksekutif yang diberangkatkan mulai H-7 lebaran. Kereta api tersebut terdiri atas tujuh hingga delapan gerbong dimana setiap gerbong terdiri atas 50 kursi penumpang.   

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

    Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

    Nasional
    PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

    PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

    Nasional
    Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

    Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

    Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

    Nasional
    Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

    Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

    Nasional
    Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

    Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

    Nasional
    PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

    PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

    Nasional
    Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

    Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

    KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

    Nasional
    Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

    Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

    Nasional
    KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

    KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

    Nasional
    KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

    KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

    Nasional
    Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

    Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

    Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com