Kompas.com - 11/08/2012, 20:25 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia pengawas pemilu (panwaslu) DKI Jakarta telah merampungkan proses penelusuran atas kasus dugaan kampanye berbau SARA yang dilakukan raja dangdut, Rhoma Irama. Dari hasil penelusuran itu, kasus ini dianggap bukan pelanggaran pilkada dan lebih merupakan pelanggaran tindak pidana.

Hal tersebut disampaikan Anggota Panwaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, Sabtu (11/8/2012), dalam acara dialog "Siapakah di Balik Penyebar Isu SARA?" di Warung Daun, Jakarta. "Di kasus Rhoma itu dilihat dari laporan masyarakat kemudian dari hasil klarifikasi ke Rhoma, klarifikasi ke panitia pelaksana, pengurus masjid, membenarkan bahwa Rhoma lakukan dakwah di situ. Tidak ada yang membantah," ujar Jufri.

Selain itu, Rhoma juga tidak mengelak tentang isi ceramahnya karena ada rekaman video yang membuktikan itu. Menurutnya, alibi Rhoma yang mengatakan hanya menyebutkan fakta identitas masing-masing calo Gubernur memang tidak menyalahi aturan.

"Tapi kalau sudah melihat dan mendengar keseluruhan, ini berpotensi pelanggaran," ujar Jufri.

Namun, untuk mengetahui jenis pelanggaran apa yang bisa terkait kasus ini, Panwas menyatakan pihaknya harus berhati-hati menelaah unsur pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jika menilik aturan tersebut, ada Pasal 78 b yang mengatur larangan berkampanye menghina SARA. Di dalam poin b itu, Rhoma dinilai sudah melakukan tindakan penghinaan.

"Sementara terkait Pilkada karena dia (Rhoma) menyebutkan nama pasangan calon," tutur Jufri.

Selain itu, kemungkinan lainnya, Rhoma bisa dijerat dengan Pasal 78 i Undang-undang Pemerintah Daerah. Pasal itu menyebutkan soal larangan berkampanye di rumah ibadah. Namun, poin ini hanya ditujukan bagi pasangan calon dan tim sukses.

"Saat kami telusuri, Rhoma ternyata bukan timses Foke-Nara," ujar Jufri.

Dengan demikian, sebut Jufri, tindakan Rhoma itu kemungkinan besar telah melanggar aturan Pasal 78 b Undang-undang Pemerintah Daerah. Untuk pelanggaran yang terjadi pada pasal ini, maka sanksi sudah diatur dalam Pasal 81. Di sana disebutkan bahwa untuk pelanggar Pasal 78 a hingga 78 f ditetapkan sebagai kasus pidana.

"Sehingga sudah menjadi wewenang polisi untuk menelusurinya. Nanti Panwas tinggal melimpahkan ke polisi," kata Jufri.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.