Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Telusuri Aliran Dana ke Primkopol Ditlantas Polri

Kompas.com - 13/08/2012, 18:05 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Polri mengaku sedang menelusuri aliran dana kasus simulator ujian SIM yang disebut-sebut mengalir ke Primer Koperasi Polri di Direktorat Lalu Lintas Polri. Penyidik juga akan menindaklanjuti informasi dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan terkait beberapa transaksi mencurigakan.

"Ini lagi dicari. Belum ada menunjukkan kaitan dengan perkara itu," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar, Senin (13/8/2012).

Dalam kasus tersebut, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang sebagai subkontraktor disebut-sebut pernah menerima sejumlah uang dari Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto sebagai pihak pemenang tender proyek. Uang itu kemudian diduga diberikan kepada Irjen Djoko Susilo dan mengalir ke Primkopol Ditlantas Polri.

Menurut Boy, Polri memang telah menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK. Namun, sejumlah laporan tersebut masih dalam penelusuran. Boy menjelaskan, terdapat 181 laporan hasil akhir (LHA) di seluruh Indonesia dari PPATK kepada penyidik Bareskrim Polri pada 2011. Sebanyak 123 LHA di antaranya masih dalam penyelidikan.

Adapun 30 LHA tidak dapat ditingkatkan menjadi proses sidik karena tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan yang telah dilakukan penyidikan ada 7 LHA. Selain itu, Polri telah menyatakan lengkap terhadap 13 berkas perkara. Untuk tahun 2012, terdapat 13 LHA di mana 11 LHA di antaranya masih dalam penyelidikan dan 2 kasus naik ke penyidikan.

Sebelumnya, Kepala PPATK M Yusuf mengatakan, terdapat aliran dana mencurigakan pada tahun 2011 yang pernah dikirim ke Polri. Pada rekening tersebut tertera nama salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian SIM. PPATK menemukan transaksi keuangan mencurigakan yang nilainya lebih dari Rp 10 miliar.

"Spesifik yang menyebutkan terkait simulator belum bisa dipastikan. Akan diteliti ulang kembali. Itu yang diterima penyidik Bareskrim. Penyidik akan mempelajari yang sudah pernah diberikan, apa ada kaitan kasus simulator," kata Boy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com